Berita

Foto/Net

Nusantara

PILGUB JABAR

TB Hasanuddin Siap Kawal Kebijakan Presiden Jokowi Soal Guru Honorer

KAMIS, 15 FEBRUARI 2018 | 10:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan mengangkat guru honorer menjadi CPNS menjadi perhatian Cagub Jawa Barat nomor urut 2 TB. Hasanuddin atau yang akrab disapa Kang Hasan. Ia mengaku akan mengawal kebijakan tersebut dan siap merealisasikannya untuk guru honorer yang di Jawa Barat.

"Saya sangat memperhatikan tentang guru honorer dengan sungguh-sungguh, dan terkait kebijakan Pak Jokowi saya akan kawal hingga sampai kepada seluruh guru honorer di Jawa Barat," Ungkapnya saat menerima perwakilan guru-guru honorer dan madrasah, se-kota Depok, di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Kamis (15/2)

Kang Hasan menambahkan, dirinya sudah mempelajari berbagai situasi yang dihadapi oleh guru honerer yang ada di Jawa Barat. Kang Hasan menilai pengangkatan guru honorer harus adil dan terbuka sesuai masa pengabdian guru honorer tersebut.


"Pengawasan terhadap data Guru Honorer harus ditingkatkan dan harus terbuka, sehingga tidak ada guru honorer yang tiba-tiba dan harus sesuai data agar fair dan alangkah lebih bain yang senior didahulukan" ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Guru Honorer se-Kota Depok Jujun Rosadi mengaku bahagia karena bisa menyampaikan aspirasi guru honorer kepada calon pemimpin Jawa Barat secara langsung. Menurutnya, Kang Hasan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib para guru honorer di Jawa Barat.

"Ini pertama kalinya saya bertemu dengan Kang Hasan, tapi empati beliau sudah terlihat, dan mempunyai kepedulian terhadap guru honorer," ujarnya.

Jujun berharap, Kang Hasan mampu merealisasikan seluruh aspirasi yang telah disampaikan. Diantaranya, terkait Surat Keputusan (SK) Penugasan yang mampu menguatkan posisi mereka sebagai guru honorer. Sehingga, mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh guru honorer di Jawa Barat.

"Harapannya, semoga beliau amanah sekaligus menyalurkan aspirasi dan kami Guru Honorer sejahtera melaui kebijakan beliau," ungkapnya. [rus]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya