Berita

Foto/Net

Nusantara

PILGUB JABAR

TB Hasanuddin Siap Kawal Kebijakan Presiden Jokowi Soal Guru Honorer

KAMIS, 15 FEBRUARI 2018 | 10:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan mengangkat guru honorer menjadi CPNS menjadi perhatian Cagub Jawa Barat nomor urut 2 TB. Hasanuddin atau yang akrab disapa Kang Hasan. Ia mengaku akan mengawal kebijakan tersebut dan siap merealisasikannya untuk guru honorer yang di Jawa Barat.

"Saya sangat memperhatikan tentang guru honorer dengan sungguh-sungguh, dan terkait kebijakan Pak Jokowi saya akan kawal hingga sampai kepada seluruh guru honorer di Jawa Barat," Ungkapnya saat menerima perwakilan guru-guru honorer dan madrasah, se-kota Depok, di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Kamis (15/2)

Kang Hasan menambahkan, dirinya sudah mempelajari berbagai situasi yang dihadapi oleh guru honerer yang ada di Jawa Barat. Kang Hasan menilai pengangkatan guru honorer harus adil dan terbuka sesuai masa pengabdian guru honorer tersebut.


"Pengawasan terhadap data Guru Honorer harus ditingkatkan dan harus terbuka, sehingga tidak ada guru honorer yang tiba-tiba dan harus sesuai data agar fair dan alangkah lebih bain yang senior didahulukan" ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Guru Honorer se-Kota Depok Jujun Rosadi mengaku bahagia karena bisa menyampaikan aspirasi guru honorer kepada calon pemimpin Jawa Barat secara langsung. Menurutnya, Kang Hasan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib para guru honorer di Jawa Barat.

"Ini pertama kalinya saya bertemu dengan Kang Hasan, tapi empati beliau sudah terlihat, dan mempunyai kepedulian terhadap guru honorer," ujarnya.

Jujun berharap, Kang Hasan mampu merealisasikan seluruh aspirasi yang telah disampaikan. Diantaranya, terkait Surat Keputusan (SK) Penugasan yang mampu menguatkan posisi mereka sebagai guru honorer. Sehingga, mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh guru honorer di Jawa Barat.

"Harapannya, semoga beliau amanah sekaligus menyalurkan aspirasi dan kami Guru Honorer sejahtera melaui kebijakan beliau," ungkapnya. [rus]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya