. Presiden Joko Widodo mengatakan di seluruh Indonesia harusnya ada 126 juta sertifikat yang mesti keluar dan dipegang oleh rakyat. Tapi kenyataannya, sampai saat ini baru 51 juta rakyat yang pegang.
"Sebelumnya, setiap tahun pemerintah itu hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat setiap tahun. Berarti butuh 150 tahun baru rampung sertifikat kalau diterus-teruskan," kata Jokowi sapaan akrabnya saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Provinsi Maluku, di Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Maluku Tengah, Maluku, Rabu sore (14/2).
Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil tahun ini harus keluar 7 juta sertifikat di seluruh Indonesia.
"Tahun kemarin 5 juta sudah keluar. Tahun kemarin 5 juta, tahun ini 7 juta, tahun depan 9 juta. Ini harus diberikan kepada rakyat semua. Kalau tidak kita ramai terus. Ramai masalah sengketa lahan, sengketa tanah," ujar Jokowi.
Kenapa Jokowi terus kejar-kejar Menteri ATR/Kepala BPN, menurut dia, karena setiap kunjungan ke daerah, sama saja keluhan yang masuk, yaitu masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah.
"Baik masyarakat dengan pemerintahan, ada masyarakat dengan perusahaan, ada masyarakat dengan BUMN, ada masyarakat dengan masyarakat, ada tetangga dengan tetangga, ada juga anak dengan bapak, bapak dengan anak. Karena apa? Belum pegang sertifikat," ungkapnya.
Khusus di Provinsi Maluku, Jokowi menjelaskan, dari 2,6 juta bidang baru 14 persen yang tersertifikasi atau 44.550 bidang.
"Ada sebanyak 4.500 penerima sertifikat, dengan rincian dari Kota Ambon sebanyak 2.500 penerima dan 2.000 dari Maluku Tengah," ujarnya.
Usai menyerahkan sertifikat di Maluku Tengah, Jokowi meresmikan secara simbolis Museum Siwalima, dan menandatangani batu prasasti untuk gedung Hindu Center dan Gedung Buddha Center di bandara.
Setelah itu seperti diberitakan laman
Setkab, Jokowi dan rombongan langsung menuju Bandara Pattimura, Ambon, untuk melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan.
[rus]
