Berita

Foto/Net

Publika

Surat Terbuka Kepada Menteri BUMN Rini Soemarno

SELASA, 13 FEBRUARI 2018 | 21:58 WIB

KEPADA Ibu Rini Soemarno Menteri BUMN Yang Saya Banggakan. Semoga ibu dalam keadaan sehat wal afiat, penuh berkah dan bahagia selalu.

Saya, Faisal Yusra, Presiden Konfederasi SP Migas Indonesia (KSPMI). Semoga Ibu masih mengingatnya.

Mencermati konstelasi yang berkembang seputar pergantian direksi Pertamina. Bagi banyak pihak termasuk Pekerja Migas/Pertamina adalah menjadi pertanyaan bila pergantian Direksi yang akan terjadi di Pertamina adalah Pergantian Rezim Direksi yang ke-9 selama 15 tahun.


Padahal UU menegaskan dalam keadaan normal penugasan direksi BUMN adalah lima tahun. Bisa dibayangkan pergantian yang begitu sering menunjukkan ada yang salah dalam penetapan Direksi. Apakah itu masalah kinerja maupun kompetensi figur yang tidak tepat, atau kebijakannya tidak pas.

Sebagai salah satu personal yang pernah bertanggungjawab mengelola Business Process di Pertamina adalah menjadi pertanyaan bagi saya bila direksi Pertamina bertambah banyak sampai 11 Direksi seperti yang diberitakan akhir-akhir ini tanpa adanya perubahan proses bisnis yang signifikan. Ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pemborosan yang nyata.

Demikian pula bila direktorat pemasaran yang direncanakan silo-silo menjadi direktur pemasaran industri dan direktur pemasaran retail ditambah direktur logistik/perkapalan. Ini akan mengganggu banyak hal di lapangan karena kenyataannya sumbernya satu sektor dan pengaturan masing-masing direktorat dengan KPI masing-masing akan menimbulkan masalah besar di area Supply dan Distribusi. Hal yang sama dahulu telah pernah terjadi di saat BBM dan LPG memiliki KPI terpisah.

Perlu effort yang sangat besar untuk membuat keduanya bersinergi. Padahal kedua sektor itu masih dalam naungan satu direksi. Bisa dibayangkan betapa runyamnya bila tiga sektor yang bersentuhan langsung memiliki masing-masing direksi dan masing-masing KPI/Target. Kalau sudah pernah memiliki pengalaman yang tidak baik di masa lalu mengapa harus diulangi, Bu.

Seperti yang selalu disampaikan Pekerja Migas di saat beberapa kali rencana perubahan direksi masa lalu, organisasi direksi PERTAMINA yang sejalan dengan proses bisnisnya sesuai maksud dan tujuannya yang diatur dalam AD dan UU Migas adalah:

1. Direktur Utama
2. Direktir Hulu & Gas
3. Direktur Hilir
4. Direktur Keuangan & IT
5. Direktur SDM
6. Direktur Portofolio Bisnis & General Affair

Pekerja Migas/Pertamina berharap seluruh upaya perubahan Direksi adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja, bukan hal lain seperti membagi-bagi kekuasaan maupun kesempatan apalagi dikaitkan dengan hal subyektif seperti politik misalnya.

Pekerja juga berharap, proses pemilihan dilakukan secara transparan dengan mengetengahkan kapabilitas dan kompetensi teknis dan manajerial dengan memberikan kesempatan pekerja karir yang nyata-nyata masuk dalam talent pool Pertamina sebagai bagian dari proses pembinaan dan promosi. Pekerja meyakini jabatan direksi adalah juga jabatan karir bukan jabatan politis.

Demikian masukan ini disampaikan untuk menjadi other opinion. Salam kinerja BUMN. Salam kinerja PERTAMINA. Salam NKRI.

Jakarta, 13 Pebruari 2018 - 13.48 WIB
Faisal Yusra, Presiden KSPMI


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya