Berita

Riano P Ahmad/RMOL

Nusantara

Pembangunan Waduk Rawa Rorotan Terhambat, DPRD DKI Bentuk Tim Kecil

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 20:42 WIB | LAPORAN:

Pembangunan Waduk Rawa Rorotan di Cakung yang belum rampung akibat sengketa lahan mendapat sorotan DPRD DKI Jakarta.

Tak tanggung-tanggung, untuk mengusut itu, Ketua Komisi A DPRD DKI, Riano P Ahmad mengaku setelah mendapatkan laporan terkait itu, pihaknya pun berencana untuk membentuk tim khusus.

"Ke depan kita akan buat tim kecil di DPRD, mengklarifikasi mungkin mempelajari suarat-surat (tanah) yang mereka terima (pengembang) seperti apa," katanya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (12/2).


Anggota Komisi A, Syarif menduga bahwa penyelesaian sengketa lahan terhambat karena perwakilan Pemprov DKI dan pengembang PT Mitra Sindo Makmur tak hadir dalam beberapa rapat DPRD. Nah, agar masalah itu tak berlarut-larut, pihaknya juga berencana kembali memanggil Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI (PTSP) Edy Junaedi, Kepala Dinas Tata Air DKI Teguh Hendrawan, dan pengembang PT Mitra Sindo Makmur dan Cipta Karya.

"Jadi aparat pemda yang kita sebutkan tadi sudah empat kali tidak hadir. Padahal mereka yang punya riwayat mengeluarkan surat," ujarnya.

Dijelaskannya bahwa masalah terjadi karena pengembang kekurangan lahan untuk dibangunnya waduk. Akibatnya, tanah milik warga pun malah diklaim sepihak. Hal itu menyebabkan sengketa lahan dari tahun 2015 hingga kini belum berakhir.

"Pengembang untuk menerbitkan SIPT (Surat Izin Peruntukan Tanah) ada syarat, begitu dikeluarkan SIPT, ternyata sudah kadaluarsa (SIPT). Waduk belum dibangun, diklaim lah. Tanah yang diklaim warga, diklaim juga milik PT Mitra Sindo Makmur," tukas Syarif.

Waduk yang terletak di Jakarta Timur itu berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta Utara. Waduk tersebut dibangun sejak era Gubernur sebelumnya Joko Widodo pada 2014 lalu. Waduk itu merupakan salah satu dari rencana Jokowi yang ingin membangun 24 kolam retensi di Jakarta. [nes]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya