Berita

Mahyudin/Net

Nusantara

Mahyudin: Hindari Asumsi Serampangan Terkait Penganiayaan Ulama Dan Pastur

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 12:49 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin miris dengan terus terjadinya fenomena penganiayaan terhadap tokoh agama antara lain penganiayaan hingga luka parah dan meninggal dunia ulama dan berlanjut kejadian penganiayaan pastur dan jemaat gereja.

Mahyudin mengungkapkan dirinya tidak berani berasumsi serampangan seputar apa yang terjadi dan pihak mana yang melakukan.

Masyarakat juga diharapkan tidak serampangan berasumsi sehingga masalahnya menjadi semakin bias dan menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Biarkan aparat bekerja secara profesional menguak kasus tersebut.


"Saya pribadi sangat mengutuk kejadian-kejadian tersebut. Saya tidak tahu ini teror darimana. Tapi, saya kira aparat keamanan harus segera menangani ini secara cepat melalui hukum karena ini bisa menganggu rasa damai umat beragama jadi harus ditangani secara cepat," kata dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).

Mahyudin mensinyalir ada motif-motif tertentu bisa bermacam-macam. Bisa jadi ada yang ingin mengadu domba bangsa yang sekarang diketahui dan sudah menjadi viral adalah pelakunya yang melakukan adalah orang gila yang saat ini sedang didalami oleh pihak yang berwajib.

"Sayangnya kejadian-kejadian seperti ini pembakaran rumah ibadah dan lainnya tidak pernah selesai selalu saja ada yang 'gini-gini'.  Tapi intinya, kita semua jangan berprasangka macam-macam dulu. Diselidiki dulu oleh yang berwajib apakah ada unsur kesengajaan, terorisme ataukah hanya kriminal biasa. Jangan berkomentar serempangan nanti akan bertambah bias kasusnya.  RUU Perlindungan Umat Beragama juga harus diselesaikan agar masalah seperti ini tidak terjadi terus menerus.  Saya kira itu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan DPR," tandasnya. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya