Berita

Publika

Memilih Kesepakatan Dasar

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 06:38 WIB

SEKJEN PEPABRI mewakili Ketua Umum bertanya tentang apakah UUD hasil Amandemen itu masih lebih relevan dibandingkan UUD 1945, ataukah sebaliknya.

Pertanyaan itu disampaikan sehubungan dengan timbulnya berbagai persoalan kebangsaan aktual yang terjadi dewasa ini. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah berusaha meyakinkan bahwa agama Islam didakwahkan untuk menjadi rahmad semesta alam.

Dalam seminar sebelumnya mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di tempat yang sama, juga berusaha meyakinkan bahwa agama Islam didakwahkan untuk menjadi rahmad semesta alam.


Adanya aspirasi yang semakin besar untuk melakukan pemurnian agama berikut membangkitan khilafah telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah UUD 1945 akan dikembalikan kembali, ataukah perlu dilakukan revisi kembali terhadap hasil Amandemen UUD 1945. Adanya indikasi semakin kuatnya usaha nyata untuk membangkitkan paham komunisme di Indonesia telah direspons dengan kebangkitan pembaruan agama Islam.

Demikian pula terjadi penguatan aspirasi revitalisasi agama-agama dan kepercayaan lainnya, yang secara resmi telah disahkan di Indonesia.

Penganut paham komunisme bermaksud menuntut balik kerugian atas penderitaan yang dialaminya sebagai Warga Negara Indonesia ketika mereka kalah dalam bersaing secara keras. Dahulu mereka bersaing untuk mengganti dasar-dasar negara. Juga bermaksud mengganti pemerintahan menggunakan jalan pragmatisme kekerasan.

Namun belakangan dalam perkembangan aktual terjadi indikasi perubahan arah strategi. Mereka kembali berusaha masuk melalui jalan damai sekalipun sedikit lebih cepat dibandingkan metodologi evolusi. Indikasi tersebut semakin menguat melalui berbagai uji coba untuk mengukur kekuatan lawan.

Bagaimanapun doktrin komunisme tetap sulit menutup-nutupi ketidaksabarannya dalam melakukan propaganda. Bahaya laten yang berdasarkan TAP MPRS yang tidak kunjung berhasil mereka cabut itu bagaikan kobaran api dalam sekam. Mereka senantiasa membantah terhadap setiap upaya mengidentifikasi kebangkitan paham komunisme. Pemutarbalikan fakta dan penyebaran kebohongan itu hanya berlaku efektif untuk mereka yang tingkat intelektualitasnya belum bangun dari tidur panjang yang sangat nyenyak.

RRC daratan, Taiwan, Korea Utara, Vietnam, Rusia, Kuba, beserta daerah konflik terbuka seperti Afghanistan, perbatasan Pakistan dengan India, Suriah, Yaman, dan Iran adalah sebuah contoh dari indikasi pemraktekkan paham komunisme gaya baru menggunakan busana muslim dan barat. Kelompok merah yang sesungguhnya akrab dengan paham kapitalisme walaupun hanya ketika mempunyai kepentingan yang sama, itu masih menjadi sumber konflik.

Konflik terbuka maupun konflik persaingan tidak sehat. Selanjutnya periode kampanye Pilkada, Pilpres, dan Pileg terindikasi uji coba persaingan kembali pada hybrid praktek antar paham itu di tingkat pemerintahan eksekutif dan legislatif. Jadi bukan lagi soal relevansi dasar bernegara dan UUD, melainkan peran aktor.[***]


Sugiyono Madelan
Peneliti INDEF, Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana, dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI



Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya