Berita

Net

Nusantara

Kesejahteraan Nelayan Masih Belum Terjamin

SELASA, 06 FEBRUARI 2018 | 21:55 WIB | LAPORAN:

Nelayan sebagai tulang punggung industri perikanan nasional memiliki fungsi penting. Untuk itu, kesejahteraan nelayan merupakan hal utama yang harus diwujudkan.  

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyampaikan bahwa kesejahteraan nelayan di berbagai wilayah di Indonesia masih belum terjamin.

"Salah satu fokus utama kami dalam rapat kerja ini salah satunya terkait dengan kesejahteraan nelayan, di mana masih banyak nelayan yang kurang sejahtera," ujarnya dalam rapat kerja Komite II bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (6/2).


Menurutnya, salah satu hal penting terkait kesejahteraan nelayan adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana tangkap ikan, sehingga nelayan dapat dengan mudah melakukan pekerjaannya.

"Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana agar lebih diperhatikan lagi, sehingga kesejahteraan nelayan dapat lebih baik," kata Parlindungan.

Selain juga banyak nelayan yang masih kurang fokus terhadap pekerjaannya karena keterbatasan dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu, dibutuhkan pembinaan dari KKP.

"Karena banyak keterbatasan dan kurang dijangkaunya nelayan sehingga banyak nelayan yang memiliki profesi ganda. Untuk itu, agar kementrian dapat membina mereka sehingga bisa lebih profesional lagi dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Agar juga dibuatkan lebih banyak balai-balai pembinaan," jelas Parlindungan.

Menanggapi masukan tersebut, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP Zulficar Mochtar menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan sarana dan prasarana terkait peningkatan pengetahuan bagi nelayan, baik berupa penyuluhan maupun fasilitas pendidikan.

"Terkait sarana dan prasarana pendidikan dan penyuluhan telah kami sediakan. Kami saat ini memiliki 5.700 penyuluh lebih yang mengawal 37 ribu kelompok. Dengan ini pendampingan kelompok kami harap akan lebih intensif lagi. Selain itu kami juga menyediakan beasiswa dengan kebijakan minimal 46 persen merupakan anak-anak nelayan ataupun petambak. Untuk nelayan kami juga memiliki smebilan pusat pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia, semuanya gratis," paparnya. [wah]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya