Berita

Ketua Umum Partai Demkrat, Susilo Bambang Yudhoyono, saat konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2)/RM

Hukum

Mungkin Maksud Setnov Bukan Ibas, Tapi Abas..

SELASA, 06 FEBRUARI 2018 | 20:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Partai Demokrat tidak mau terlalu serius menanggapi soal nama-nama yang tertera dalam buku catatan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek E-KTP, Setya Novanto.

Dalam buku itu tertera nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Dengan nada enteng, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, bahkan meminta wartawan memastikan lebih dahulu apakah benar Ibas tercatat dalam "buku hitam" Novanto.


"Coba tanyakan ke Setya Novanto dulu. Kalau dia bilang itu Ibas, baru kita mengambil langkah. Itu kan bacaannya Abas," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor Bareskrim, Gambir, Jakarta, Selasa (6/2).

Kuasa hukum Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu mengaku bahwa pihaknya telah mendengar kabar tak sedap ini. Namun, dia merasa terlalu jauh mengaitkan Ibas dengan kasus E-KTP.

"Apalagi tulisan itu kan sampai sekarang cuma tulisan yang ditebal-tebalin. Kita tidak tahu itu nama siapa. Bisa saja nama Abas," sindirnya.

Ferdinand menjelaskan bahwa saat ini Setya Novanto tengah berusaha agar ditetapkan sebagai justice collabolator (JC) dalam kasus pengadaan E-KTP. Sehingga bukan tidak mungkin mantan Ketua Umum Golkar itu mau melakukan segala cara.

"Memang kami akui ada beberapa nama (politikus) Demokrat disebut. Tapi kan Ibas waktu itu bukan di Komisi II,  jadi yang ditulis itu omong kosong saja. Dan itu bukan Mas Ibas," tekannya. [ald] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya