Berita

Israel/Net

Global

Kontroversi RUU Soal Holocaust, Polandia Batalkan Kunjungan Menteri Pendidikan Israel

SELASA, 06 FEBRUARI 2018 | 11:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Pendidikan Israel Naftali Bennett mengatakan bahwa Polandia membatalkan kunjungannya ke negara tersebut di tengah keributan mengenai undang-undang Polandia yang diusulkan yang akan melarang menyalahkan Polandia atas kejahatan yang dilakukan selama Holocaust.

"Darah orang-orang Yahudi Polandia menangis dari tanah, dan tidak ada hukum yang akan membungkamnya," kata Bennett dalam sebuah pernyataan Senin malam (5/2).

"Pemerintah Polandia membatalkan kunjungan saya, karena saya menyebutkan kejahatan rakyatnya. Saya merasa terhormat," sambungnya seperti dimuat The Guardian.


Pembatalan perjalanan Bennett yang dijadwalkan pada hari Rabu terjadi beberapa hari setelah Kementerian Luar Negeri Israel penundaan kunjungan kepala polisi Dewan Keamanan Nasional Polandia yang direncanakan yang akan berlangsung dalam beberapa minggu mendatang.

RUU yang diusulkan oleh partai Konservatif dan Hukum Konservatif Polandia menuntut hukuman denda dan hukuman penjara hingga tiga tahun karena dengan sengaja mencoba untuk mengaitkan kejahatan yang dilakukan Nazi Jerman selama pendudukan hampir enam tahun ke negara Polandia secara keseluruhan.

Pemerintah Polandia berpendapat bahwa ini memerangi penggunaan ungkapan seperti "kamp kematian Polandia" untuk merujuk pada kamp Nazi Jerman yang beroperasi di tanah Polandia. Polandia juga berusaha menyoroti penderitaannya sendiri di tangan Nazi.

RUU itu memicu kemarahan di Israel, meningkatkan ketegangan dengan sekutu dekat.

Israel melihatnya sebagai upaya untuk melubangi peran yang dimainkan beberapa orang Polandia dalam pembunuhan orang Yahudi selama perang dunia kedua. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya