Berita

Nikki Haley/Net

Dunia

Bahas Serangan Klorin Di Suriah, Diplomat AS Dan Rusia Bentrok Di Dewan Keamanan PBB

SELASA, 06 FEBRUARI 2018 | 08:18 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat dan Rusia bentrok di Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (5/2) karena sebuah desakan oleh Washington untuk mengutuk serangan gas klorin yang dilaporkan di Suriah yang telah menyebabkan banyak korban luka dalam beberapa hari ini, termasuk anak-anak.

Duta Besar Amerika Serikat Nikki Haley mengatakan kepada dewan bahwa ada bukti nyata dari belasan korban untuk menguatkan serangan klorin di Ghouta yang dikuasai pemberontak.

"Sekarang kami memiliki laporan bahwa rezim Assad telah menggunakan gas klorin terhadap orang-orangnya beberapa kali dalam beberapa pekan terakhir, termasuk kemarin," kata Haley.


Amerika Serikat mengusulkan agar dewan tersebut mengadopsi sebuah pernyataan yang mengutuk "dengan syarat paling kuat" serangan klorin 1 Februari yang dilaporkan di kota Douma dan melukai lebih dari 20 warga sipil termasuk anak-anak.

Namun Rusia membalas dan menuduh Amerika Serikat melakukan kampanye propaganda yang ditujukan untuk menyalahkan Presiden Bashar al-Assad atas serangan kimia.

"Ini benar-benar jelas bagi kami, tujuannya adalah untuk pada dasarnya menuduh pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia dimana tidak ada pelaku yang diidentifikasi," kata Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menurut dokumen yang dilihat AFP.

Rusia mengusulkan sebuah rancangan pernyataan yang telah diubah yang tidak menyebutkan serangan di Ghouta Timur dan menekankan bahwa laporan tersebut harus dapat dipercaya dan diselidiki secara profesional.

Amerika Serikat menolak perubahan tersebut dan tidak ada pernyataan yang diadopsi.

Haley mengecam Rusia karena menolak keras pernyataan yang dia gambarkan sebagai penghukuman sederhana terhadap anak-anak Suriah yang tercekik oleh gas klorin.

Pernyataan yang dirancang oleh Amerika Serikat tersebut mengungkapkan keprihatinan serius atas tiga serangan klorin yang dilaporkan di Ghouta Timur dalam beberapa pekan terakhir dan menegaskan bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk menggunakan senjata kimia harus dimintai pertanggungjawabannya.

Duta Besar Rusia mengatakan bahwa sementara Moskow siap untuk mengutuk penggunaan senjata kimia, namun tidak dapat mendukung rancangan undang-undang tersebut dalam bentuknya saat ini karena menuding bersalah ke Damaskus.

Dewan tersebut bertemu untuk membahas penggunaan senjata kimia di Suriah setelah Rusia menggunakan hak veto dua kali pada bulan November untuk memblokir pembaharuan sebuah panel investigasi PBB yang bertugas mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas serangan gas yang mematikan tersebut.

Rusia bulan lalu mengajukan sebuah rancangan resolusi untuk membentuk sebuah penyelidikan baru namun para diplomat Barat telah mengajukan pertanyaan tentang ketidakberpihakan panel yang diusulkan tersebut. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya