Berita

Nikki Haley/Net

Global

Bahas Serangan Klorin Di Suriah, Diplomat AS Dan Rusia Bentrok Di Dewan Keamanan PBB

SELASA, 06 FEBRUARI 2018 | 08:18 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat dan Rusia bentrok di Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (5/2) karena sebuah desakan oleh Washington untuk mengutuk serangan gas klorin yang dilaporkan di Suriah yang telah menyebabkan banyak korban luka dalam beberapa hari ini, termasuk anak-anak.

Duta Besar Amerika Serikat Nikki Haley mengatakan kepada dewan bahwa ada bukti nyata dari belasan korban untuk menguatkan serangan klorin di Ghouta yang dikuasai pemberontak.

"Sekarang kami memiliki laporan bahwa rezim Assad telah menggunakan gas klorin terhadap orang-orangnya beberapa kali dalam beberapa pekan terakhir, termasuk kemarin," kata Haley.


Amerika Serikat mengusulkan agar dewan tersebut mengadopsi sebuah pernyataan yang mengutuk "dengan syarat paling kuat" serangan klorin 1 Februari yang dilaporkan di kota Douma dan melukai lebih dari 20 warga sipil termasuk anak-anak.

Namun Rusia membalas dan menuduh Amerika Serikat melakukan kampanye propaganda yang ditujukan untuk menyalahkan Presiden Bashar al-Assad atas serangan kimia.

"Ini benar-benar jelas bagi kami, tujuannya adalah untuk pada dasarnya menuduh pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia dimana tidak ada pelaku yang diidentifikasi," kata Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menurut dokumen yang dilihat AFP.

Rusia mengusulkan sebuah rancangan pernyataan yang telah diubah yang tidak menyebutkan serangan di Ghouta Timur dan menekankan bahwa laporan tersebut harus dapat dipercaya dan diselidiki secara profesional.

Amerika Serikat menolak perubahan tersebut dan tidak ada pernyataan yang diadopsi.

Haley mengecam Rusia karena menolak keras pernyataan yang dia gambarkan sebagai penghukuman sederhana terhadap anak-anak Suriah yang tercekik oleh gas klorin.

Pernyataan yang dirancang oleh Amerika Serikat tersebut mengungkapkan keprihatinan serius atas tiga serangan klorin yang dilaporkan di Ghouta Timur dalam beberapa pekan terakhir dan menegaskan bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk menggunakan senjata kimia harus dimintai pertanggungjawabannya.

Duta Besar Rusia mengatakan bahwa sementara Moskow siap untuk mengutuk penggunaan senjata kimia, namun tidak dapat mendukung rancangan undang-undang tersebut dalam bentuknya saat ini karena menuding bersalah ke Damaskus.

Dewan tersebut bertemu untuk membahas penggunaan senjata kimia di Suriah setelah Rusia menggunakan hak veto dua kali pada bulan November untuk memblokir pembaharuan sebuah panel investigasi PBB yang bertugas mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas serangan gas yang mematikan tersebut.

Rusia bulan lalu mengajukan sebuah rancangan resolusi untuk membentuk sebuah penyelidikan baru namun para diplomat Barat telah mengajukan pertanyaan tentang ketidakberpihakan panel yang diusulkan tersebut. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya