Berita

Ilustrasi/Net

Global

Fokus Pada Rusia, Pentagon Rilis Kebijakan Senjata Nuklir Terbaru

SABTU, 03 FEBRUARI 2018 | 13:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pentagon merilis kebijakan senjata nuklir baru yang bertujuan untuk memperbaiki persenjataan nuklir Amerika Serikat dan mengembangkan senjata atom berpenghasilan rendah baru.

Kebijakan terakhir tersebut terungkap pada hari Jumat (2/2) dalam sebuah pernyataan kebijakan Pentagon yang dikenal dengan Nuclear Posture Review (NPR).

Kebijakan baru itu sebagian besar datang untuk melawan Rusia, dan secara efektif mengakhiri upaya era Obama untuk mengurangi ukuran dan cakupan persenjataan Amerika Serikat serta meminimalkan peran senjata nuklir dalam perencanaan pertahanan.


Menteri Pertahanan Jim Mattis mengatakan dalam sebuah catatan pengantar bahwa perubahan tersebut mencerminkan kebutuhan untuk melihat realitas di mata dan melihat dunia seperti apa adanya, dan bukan seperti yang kita inginkan.

"Ini adalah respons terhadap ekspansi kemampuan mereka dan sifat strategi dan doktrin mereka," tambah Mattis.

Dimuat Press TV, Pentagon yakin Moskow menganggap senjata nuklir Amerika Serikat terlalu besar untuk digunakan, yang berarti senjata nuklir tidak lagi menjadi penghalang yang efektif. Oleh karena itu mengembangkan senjata nuklir yang lebih kecil akan bisa menantang anggapan tersebut.

Senjata nuklir berpenghasilan rendah yang dikenal sebagai "taktis" nuklir bisa sama merusaknya dengan bom yang dijatuhkan Amerika Serikat ke Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II.

Amerika Serikat sendiri saat ini sudah memiliki persenjataan nuklir besar yang mencakup 150 B-61 yang tersimpan di beberapa negara Eropa. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya