Berita

Gerakan Payung Hong Kong/Net

Global

China Menolak Keras Nominasi Gerakan Payung Untuk Hadiah Nobel

SABTU, 03 FEBRUARI 2018 | 10:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

China menolak langkah Amerika Serikat yang menominasikan aktivis Gerakan Payung untuk hadiah Nobel.

Hal ini berkaitan dengan langkah sekelompok anggota Kongres Amerika Serikat untuk menominasikan tiga aktivis Hong Kong dan kelompok pro-demokrasi di balik "Gerakan Payung" 2014 lalu yakni Joshua Wong, Nathan Law dan Alex Chow, serta "Umbrella Movement" atau Gerakan Payung untuk hadiah bergengsi tersebut jelang akhir pekan ini.

Mereka menilai bahwa Wong dan rekan-rekan aktivisnya adalah inspirasi.


Langkah itu mendapat respon negatif dari pemerintah China.

"Urusan Hong Kong adalah urusan dalam negeri China, dan China dengan tegas menolak siapapun untuk campur tangan dengan cara apapun," kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan.

"Kami mendesak anggota kongres yang relevan untuk berhenti mencampuri urusan Hong Kong," sambung pernyataan itu seperti dimuat Al Jazeera.

Disebutkan juga dalam pernyataan yang sama bahwa China mendesak politisi Amerika untuk melakukan lebih banyak hal yang kondusif bagi pengembangan hubungan China-Amerika Serikat dan bukan sebaliknya.

Hong Kong yang merupakan bekas koloni Inggris, dikembalikan ke China pada tahun 1997 di bawah perjanjian "satu negara, dua sistem" yang menjamin kebebasannya, termasuk sistem hukum yang terpisah.

Tapi Beijing memiliki kendali penuh atas wilayah tersebut, dan pemrotes pro-demokrasi dalam kontes Hong Kong.

Pada tahun 2014, aktivis pro-demokrasi Hong Kong mengadakan demonstrasi besar-besaran yang menarik ratusan ribu pemrotes pada puncaknya. Para pemrotes menuntut diakhirinya pemilihan calon presiden China untuk pemilihan pemimpin wilayah otonom.

Protes tersebut kemudian disebut Gerakan Payung karena para pengunjuk rasa menggunakan payung sebagai alat untuk perlawanan damai melawan polisi Hong Kong selama demonstrasi berlangsung. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya