PENGAJARAN empati dan solidaritas berbuah praktek pemberian kartu kuning oleh Ketua BEM UI kepada pemerintah di depan sidang terbuka Senat Guru Besar.
Bermula dari bekal gagasan tidak terima pada penduduk suku Asmat yang meninggal, kelaparan, dan terjangkit wabah campak. Sebuah anti tesis terhadap pengumuman keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai.
Tidak menerima kenyataan tentang masih adanya daerah terisolasi pasca pelaporan peresmian pembukaan ribuan kilometer jalan perbatasan penghubung pegunungan di Papua tahun kemarin. Tidak cocok terhadap prioritas pemerintah dalam memilih keputusan ekonomi politik strategis. Tidak terima terhadap efektivitas dan efisiensi sistem penggunaan dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus yang bocor. Masih sejuta alasan bagaikan bentuk puncak gunung es. Jiwa muda memberontak mengemuka dalam bentuk kartu kuning. Hanya buku warna kuning yang tersedia untuk dijadikan simbol kartu kuning.
Terbangun rasa ikut memiliki, sekalipun bukanlah pemegang hak kepemilikan atas merah putih kinerja negara ini, namun sulit berdamai dalam mengukur kinerja. Tidak pernah diajak berbicara sambung rasa personal dalam mengukur kinerja. Akibatnya adalah berbuahkan kartu kuning.
Simbol kartu bukanlah yang pertama kali disuarakan mahasiswa sekalipun pemerintah telah berganti-ganti periode kepemimpinan. Spanduk, teaterikal, membakar foto, keranda jenazah, kerbau, dan seterusnya senantiasa dimanfaatkan sebagai simbol ketidakcocokan dalam mengukur kinerja pemerintah.
Pemerintah sesungguhnya telah berusaha memperbaiki penampilan secara bertahap. Misalnya, untuk memperbaiki kesan percaya diri di awal setengah tahun pertama menjabat pun, pemerintah pada tahun keempat kemudian tampil di istana Afghanistan. Istana yang berada di lingkungan radius jauh dari perang saudara yang masih bergejolak.
Akan tetapi desain Undang-Undang dalam memilih Kepala Pemerintahan ternyata hanya menghasilkan dua calon. Kemudian simbol negara yang tampil terkesankan bukanlah idola. Bukanlah yang diidam-idamkan oleh para kritikus vokal. Vokalis yang punya kartu kuning, merah, bahkan bisa kartu hitam.
Ambang batas minimum untuk layak maju sebagai calon pemerintah masih menghasilkan ketidakpuasan vokalis. Berbagai rintangan yang digunakan untuk memilih pemerintah masih saja menghasilkan simbol kartu kuning.
Meskipun demikian, maksud rencana menggunakan kekerasan hati besi tidaklah perlu melupakan desain kepemimpinan wayang kulit Babad Tanah Jawa hasil gubahan Kanjeng Sunan Kalijaga. Semar menjadi pengasuh Pandawa, Togog mengasuh Kurawa, Sang Hyang Guru memimpin jagad, dan Sang Hyang Wenang memimpin alam semesta.
Akulturasi budaya Babad Tanah Jawa tersebut menghendaki model kepemimpinan Tut Wuri Handayani. Desain model pemilihan pemerintahan itu kini bersaing dengan aspirasi tradisi Pencerahan, deglobalisasi sains dan teknologi, serta aspirasi praktek pemurnian agama.***
Dr. Ir. Sugiyono, MSi.Peneliti INDEF, Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana, dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI
