Berita

Tito Karnavian/net

Politik

Stop "Goreng" Pidato Kapolri Buat Kepentingan Politik

JUMAT, 02 FEBRUARI 2018 | 15:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kutipan pidato Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang isinya menyebut Ormas Islam selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak pro NKRI, jangan lagi "digoreng" untuk kepentingan politik.

Pidato itu terjadi kala Tito berkunjung ke Pondok Pesantren Annwawi, Serang, Banten, asuhan Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, pada Februari 2017. Rekamannya dalam bentuk video pun viral dan dipergunjingkan banyak orang.

"Kapolri sudah memberi klarifikasi langsung kepada ulama dari berbagai ormas Islam dan juga dengan berbesar hati meminta maaf pada umat Islam," kata Sekretaris Jenderal Jaringan Muda Nahdlatul Ulama (JMNU) M. Adnan Rara Sina, kepada wartawan melalui surat elektronik, Jumat (2/2)/


Bahkan, Kapolri tetap mengklarifikasi isu negatif tersebut walau tahu video tersebut diedit dari durasi 26 menit menjadi hanya 2 menit.

"Sehingga secara konteks isi pidatonya menjadi bias dari maksud sebenarnya," ujar Adnan.

Menurut Adnan, Jenderal Tito dalam klarifikasinya kepada para ulama, tidak bermaksud menyinggung Ormas Islam. Konteks pernyataannya sebetulnya mengarah kepada kelompok-kelompok "takfiri" yang anti NKRI dalam rangka menghadapi radikalisme, isu-isu khilafah, dan juga terorisme transnasional seperti ISIS.

"Sehingga persoalan ini tak perlu lagi diperpanjang dan membuat buat gaduh hanya untuk kepentingan politik sempit dan sektarian di tahun politik ini," tegas Adnan.

Masih menurut Adnan, sebetulnya Kapolri bisa saja mengusut pelaku pengedit dan penyebar video tersebut. Namun, untuk menghindari kegaduhan lebih jauh,  Tito memilih tak memperpanjang masalah.

"Kita apresiasi Kapolri untuk tidak mempersoalkan kembali, mari kita rajut ukhuwah dan persatuan bangsa menghadapi tantangan radikalisme, neoliberalisasi dan ideologi takfiri trans internasional yang mencoba memanfaatkan situasi," pungkas Adnan. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya