Cegah Penyelewengan, Kemendes Harus Bina Kepala Desa

Komisi V DPR RI menyoroti dana desa yang belum sepenuhnya dikelola secara baik oleh aparatur desa.

Menurut anggota Komisi V Sahat Silaban, jika kurang tepat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan desa, dana yang jumlahnya miliaran rupiah itu bisa menimbulkan masalah hukum.

"Kadang bukan saja hanya dilihat dari nilai materinya tapi malah malu timbulnya jika salah dalam pengelolaan. Kalau sampai kepala desa itu masuk penjara gara-gara dana desa," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (2/2).

Karenanya, Sahat meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) membantu para kepala desa dalam hal petunjuk teknis terkait penggunaan dana desa. Agar mereka tidak ragu untuk menggunakan anggaran dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

"Saya berharap kepada pak menteri agar tidak ada bermasalahan dengan hukum. Maka dari itu, Kemendes harus membina kepala desa yang mengelola dana tersebut," kata Sahat.

Apalagi, kondisi desa di masing-masing daerah berbeda dengan berbagai persoalan yang dihadapi.

Sahat menyebut, dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara banyak desa yang masih dalam katagori tertinggal.

"Kami minta dalam hal ini Kementerian Desa benar-benar dituntun kampung kita. Mayoritas daerah saya daerah desa tertinggal, kadang kalau ada anggaran desa mereka beranggapan milik mereka sepenuhnya. Dana desa ini hak desa, tidak boleh disalahgunakan," tegas Sahat. [wah]