Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menilai pemerintah tidak memiliki cukup bukti untuk memburkan organisasi HTI.
Menurut Yusril bukti yang diajukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM hanya berdasarkan asumsi semata. Salah satunya mengenai jurnal dan buku materi dakwah HTI yang tidak pernah dihentikan peredarannya oleh pemerintah.
Termasuk acuan Kemenkum HAM mencabut izin badan hukum HTI pada 19 Juli 2017 atau sembilan hari setelah munculnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017.
"Bisa enggak dalam sembilan hari itu pemerintah membuktikan dalam sidang pengadilan itu bahwa HTI itu menganut, menyebarkan, mengajarkan, menyebarluaskan, paham yang bertentangan dengan Pancasila? Sejauh ini tidak," ujar Yusril kepada wartawan di PTUN, Jakarta Timur, Kamis (1/2).
Lebih lanjut Yusril merasa optimis di akhir persidangan nanti, pihaknya akan memenangkan gugatan pencabutan badan hukum HTI oleh Kemenkum HAM. Sebab menurut Yusril bukti-bukti yang diajukan pemerintah lemah.
"Buku-buku rujukannya dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Tapi ketika kita tanya apakah buku-buku ini pernah dibredel pemerintah? Saksi bilang enggak pernah. Setelah terbit Perppu Ormas apakah pernah? Dia bilang juga tidak pernah. Ditanya lagi apakah ketika HTI sudah dibubarkan buku-buku ini pernah dibredel? Dia bilang juga tidak pernah. Jadi apa alasan pembubaran HTI ini?" ujar Yusril.
[nes]
