Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sudah berjalan di Papua sejak era Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pernyataan itu sekaligus meluruskan pendapat bahwa pembangunan infrastruktur baru berjalan di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Salah satu contoh pembangunan infrastruktur Papua era SBY adalah Jembatan Holtekamp, yang disebut termegah di Papua. Jembatan itu, direncanakan bakal rampung sebelum 2019.
“30 persen pembangunan Holtekamp jaman SBY sudah jalan, 2010 tapi berhenti di 2014, 2015 ke atas tidak berjalan. Baru sekarang lagi dilanjutkan,†jelasnya.
Sepanjang tahun 2010-2014, pemerintah pusat yang dikomandoi Presiden
SBY juga membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas di Provinsi Papua. Yaitu 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas, menelan dana sebesar Rp9,78 Triliun.
Rinciannya, pembangunan 7 ruas jalan strategis antara lain Nabire, Waghete dan Enarotali (262 km), Jayapura, Wamena dan Mulia (733 km), Timika, Mapurujaya dan Paumako (39,6 km), Serui, Menawi dan Saubeba (499 km). Selanjutnya Jayapura ke Sarmi (364 km), Jayapura, Holtekam batas PNG (53 km), Merauke-Waropko (557 km), dengan total 2.056 km.
Sementara sisa 4 ruas jalan prioritas lainnya adalah jalan Provinsi Papua sepanjang 361 km, yang menghubungkan Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura.
Sedangkan di provinsi Papua Barat, masing-masing 4 ruas jalan yaitu Sorong-Makbon-Mega sepanjang (88 km), Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (606,17 km), Manokwari-Maruni -Bintuni (217,15 km), Fak-Fak-Hurimbe, Bomberai (139,24 km).
Pigai, yang merupakan tokoh Papua itu menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Jokowi-JK hanya membangun opini untuk pencitraan.
“Padahal semua itu memang rutin dilakukan, karena memang semua sudah ada anggarannya,†tandasnya.
[san]
