Lelang infrastruktur Pemerintah Kota Tangerang Selatan di empat wilayah, dipertanyakan.
Pasalnya, pemenang tender APBN senilai Rp 46,2 miliar itu, yakni PT KTMP diduga memiliki rekam jejak kurang baik.
Dari penelusuran data LPSE tahun 2013, KTMP dan SMR memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama dan aktif mengikuti lelang insfrastruktur. Bahkan perusahaan ini berhasil memenangkan lelang proyek di Provinsi Banten dan kota Tangerang Selatan.
Masalahnya pada tahun 2016, nama SMR masuk dalam daftar 10 perusahaan yang tersangkut kasus pencucian uang Tubagus Chaery Wardhana atau Wawan, suami Walikota Tangerang Selatan, Airin Rahmi Diany yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat lelang, Gudmen Marpaung menilai janggal dua perusahaan memiliki satu NPWP.
"Contoh deh, kalau ada dua motor punya satu STNK, pasti kan salah satu STNKnya palsu. Kalau ada juga satu NPWP dimiliki dua perusahan berbeda karena mungkin saja itu salah satunya merupakan anak cabang perusahaan," terangnya.
Menurut dia, perlu keterlibatan kepolisian dan KPK untuk menyelidiki kejanggalan ini. Dinas Bina Marga dan Unit Lelang Pengadaan (ULP) Tangsel seharusnya tidak lagi mengikutsertakan perusahaan tersebut dalam lelang apapun.
PT KTMP diketahui berhasil memenangkan berbagai proyek insfrastruktur Pemkot Tangsel di antaranya pekerjaan peningkatan jalan Serua Raya senilai Rp 6, 995 miliar; peningkatan jalan Purnawarman Kerta Mukti dan Taruma Negera 1, Taruma Negara 2, Legoso Raya dengan nilai Rp 9,77 miliar; pembangunan pedestrian jalan WR Supratman dengan nilai Rp 18,5 miliar; dan pembangunan Tandon Nusa Loka senilai Rp 10 miliar.
Kepala Bagian ULP Tangsel, Deny dikonfirmasi berkilah pihaknya hanya pelaksana pengadaan barang/jasa dari permintaan setiap SKPD.
"Selama kelengkapan dokumen dari setiap perusahaan tidak ada masalah dan tidak dalam
blacklist, kami mempersilakan mereka ikut dalam lelang. Sedangkan untuk pegawasan kerja ada di SKPD terkait. Kami verifikasi di dokumen, kalau nggak ada masalah ya, silakan aja ikut lelang," ucapnya.
Namun ia menambahkan, ke depan bakal ada kerja sama SKPD, Badan Pemeriksa Keuangan, keuangan dan kejaksaan untuk memantau perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan di Pemkot Tangsel.
"Tahun depan sudah kita buat verifikasi lebih baik, dari pekerjaan hingga sejarah perusahaan mereka dibuatkan rekam jejak. Dengan seperti itu setiap perusahan yang ikut lelang bisa lebih selektif," tutupnya.
[wid]
