. Kasus penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pulau reklamasi teluk Jakarta yang menyeret Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil bisa diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari dari Polda Metro Jaya.
"Sebenarnya memungkinkan (diambil alih KPK). Kalau ada persinggungan atau misal objek yang sama atau pihak yang sama, maka mengacu pada pasal 50 UU KPK," jelas Jurubicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta (Selasa, 30/1).
Dalam Pasal 50 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya dalam ayat (3) dan ayat (4) disebutkan bahwa bilamana KPK tengah melakukan penyidikan terhadap suatu perkara dan perkara tersebut juga tengah disidik Kepolisian dan Kejaksaan, maka Kepolisian dan Kejaksaan tak berwenang lagi melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
"Jadi sesederhana itu saja," lanjutnya.
Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku tengah menyelidiki kejanggalan dalam penerbitaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau D reklamasi. Agus mengatakan penerbitaan itu terkesan terburu-buru.
Kasus yang sama juga tengah ditangani Polda Metro Jaya. Bahkan institusi ini lebih maju dengan telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
Mantan penyidik KPK yang kini menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mengatakan, pemeriksaan Sofyan dimaksudkan untuk mengetahui landasan pembangunan proyek reklamasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dipimpin Sofyan Djalil.
"Kami pengin tahu sebetulnya sejarahnya bagaimana, karena HGB (hak guna bangunan) keluar ada dasarnya, penentuan HGB yang urus pihak pemda, " kata dia beberapa waktu yang lalu.
Soal adanya indikasi 'main mata' dalam penerbitaan HPL dan HGB pulau reklamasi sempat disuarakan oleh Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Junisab Akbar.
Desakan agar KPK menuntaskan pengusutan penerbitan HGB pulau reklamasi disampaikan Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar. Ua meminta KPK segera mewujudkan kinerja penyidikan sebab Ketua KPK sudah melihat hal yang tidak lazim dimana HGB diproses dengan terburu-buru.
KPK menurut dia perlu memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Heru Budi Hartono sebagai pihak yang mengajukan permohonan. Dari Heru bisa diketahui apakah pengajuan memenuhi persyaratan terbitnya HPL.
"Jika persyaratannya tidak lengkap tetapi kemudian Sofyan Djalil menerbitkan HPL, itu namanya penyimpangan yang prinsip," kata Junisab.
Selain itu menurut dia, KPK perlu juga mengusut peran tenaga ahli Sofyan Djalil berinisial LCW.
"Periksa dong, sehingga tidak hanya sekedar mengatakan penerbitan HGB terburu-buru tetapi memang masuk dalam kategori tindak korupsi," tukas Junisab.
[dem]
