Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain mengirim surat terbuka yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian lantaran pidatonya yang dianggap rawan memicu konfik.
"Benar itu saya yang menuliskan langsung dengan tangan saya. Saya sangat kecewa dan keberatan atas pidato Kapolri yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan, dan rawan memicu konflik," kata Tengku Zulkarnain melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (30/1).
Zulkarnain mengecam pernyataan Kapolri Tito yang mengatakan bahwa Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua ormas pendiri bangsa Indonesia, sementara ormas Islam lainya justru ingin meruntuhkan Negara Kesatuan Republil Indonesia (NKRI).
"Nampaknya, bapak Kapolri sangat perlu belajar lagi tentang sejarah pergerakan dan perjuangan Indonesia. Sikap dan pengetahuan anda tentang hal ini sangat mengecewakan," tulis dia dalam akun Facebooknya, Senin (29/1) kemarin.
Lebih lanjut, dia menjelaskan ada banyak ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah yang ikut berjuang mati matian melawan penjajah di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Halmahera.
Di Jawa saja sebelum Muhammadiyah dan NU lahir Ada Syarikat Islam, kemudian menjadi Syarikat Dagang Islam, dengan Tokoh pendiri HOS Cokroaminoto, guru besar bagi Bung Karno dan banyak tokoh pejuang lainnya.
"Di Jakarta tahun 1901 berdiri Jami'atul Khairat, didirikan oleh para ulama dan masyarakat keturunan Nasionalis Arab," tandasnya.
Sementara, di Banten ada Mathla'ul Anwar yang telah berdiri tahun 1916 di Menes, bahkan 10 tahun sebelum NU berdiri, dan hanya 4 tahun setelah Muhammadiyah, yang berdiri di Yogjakarta pada tahun 1912.
"Dan anda perlu tahu saat itu tidak ada satupun anggota Muhammadiyah, apalagi anggota NU yang berjuang demi rakyat Indonesia dan kemerdekaan Indonesia di wilayah Banten," kecamnya.
Banyak lagi catatan sejarah perjuangan ormas Islam dalam memperebutkan kemerdekaan, misalnya di Medan yang telah berdiri ormas Islam Al Washliyah, dimana saat itu para Ulamanya berjuang angkat senjata melawan penjajah Belanda. Ada juga dari Aceh yang pada saat itu berdiri Persatuan Ulama Aceh menuliskan fatwa Jihad melawan Penjajah Kafir Belanda dan menuliskan "Hikayat Perang Sabil".
Di Sumatera Barat berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang dipelopori oleh Almarhum Syekh Sulaiman Arrasuli, Syekh Abbas Padang Lawas, Syekh Jamil Jaho, Syekh Sa'ad Mungka, Syekh Abdul Wahid, Padang Jopang, Suliki, Payakumbuh (kakek guru saya).
"Sudah dapat dipastikan saat itu belum ada anggota NU yang berjuang di sana," jelas dia.
Sementara di Jawa Barat ada Persis, didirikan oleh Syekh A. Hassan Bandung, yang banyak membantu Bung Karno dan menginpirasi pemikiran beliau. Ada juga PUI(Persatuan Umat Islam) dan di Lombok ada Nahdhatul Wathon, yang didirikan oleh Tuan Guru Zainudddin, kakek dari Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB saat ini.
"Apa pak Kapolri pikir jika saat itu hanya NU di Jawa Timur, dan Muhammadiyah di Yogjakarta dan sekitarnya yang berjuang memerdekakan NKRI, sementara wilayah Aceh sampai Maluku Ulama dan Umat Islam berpangku tangan tidak ikut berjuang, Kemerdekaan Indonesia dapat tercapai," sesalnya.
Zulkarnain menegaskan bahwa semua ormas yang ada di NKRI mempunyai hak dan kewajiban yang sama, menurutnya pernyataan Kapolri ini adalah kebijakan memecah belah umat yang sangat tidak manusiawi.
Ia mengharapkan Kapolri menyebutkan ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah di Indonesia yang disebut malah untuk meruntuhkan NKRI
"Perlu kejelasan untuk mencegah timbul saling curiga antar Ormas dan Umat Islam Indonesia, akibat ucapan anda (kapolri) itu," katanya.
Zulkarnain meminta Kapolri segera meminta maaf kepada seluruh umat Islam yang telah teraskiti oleh pernyataanya, menurutnya tidak perlu terkait rencana Kapolri memanggil seluruh ormas Islam yang ada untuk dijelaskan mengenai pernyataanya tersebut.
"Nggak perlu klarifikasi, yang penting minta maaf. Nggak perlu ngeles-ngeleslah. Sudah tersakiti umat Islam. cukup minta maaf," demikian Zulkarnain.
[san]
