JUDUL ini sengaja dibuat dalam bentuk larangan (nahy) karena selama ini rezim Jokowi seperti menganggap setiap kritik sebagai angin lalu. Ketika mereka memiliki agenda, apa pun agenda itu, meskipun ia kontroversial dan menuai kritik publik tak dihiraukan. Mereka tetap keukeuh dengan tekadnya.
Kini, rezim saat ini juga sedang menuai kritik tentang wacana yang dibuat Mendagri untuk menjadikan dua jenderal polisi sebagai pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dalam momentum politik yang memiliki kadar tensi cukup panas, tentu hal itu menuai kritik publik.
Bahkan tak sedikit publik yang menaruh kecurigaan: Ada apa? Kenapa mesti polisi? Bukankah dalam Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa posisi penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi yang merupakan ASN dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan?
Apalagi di dua wilayah itu ada kandidat yang pernah besar di lingkungan Polisi dan TNI. Wajar jika publik menaruh curiga dan bertanya-tanya: Kenapa harus petinggi polisi?
Oleh karenanya Jokowi diminta tidak tinggal diam dan tidak membiarkan langkah Mendagri ini. Sebab, khawatir kehadiran mereka hanya akan mengganggu kualitas pelaksanaan Pilkada. Jika kemudian nantinya terbangun asumsi Pilkada penuh kecurangan sebagai imbas dari dugaan intervensi Polri ataupun TNI, hal itu bisa berimbas pada peristiwa yang tidak diinginkan dan itu harus diantisipasi sejak dini. Maka, Jokowi harus paham denyut hati masyarakatnya.
Tentu, kritik terhadap rezim pemerintahan Jokowi bukan kali ini saja. Baru-baru ini, niat Kementerian Pertanian untuk melakukan impor beras juga menuai kritik. Bahkan lebih dahsyat lagi. Apalagi dalih Kementan untuk melakukan impor dinilai sangat tidak rasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai, impor beras sebesar 500 ribu ton adalah bentuk cinta pemerintahan Jokowi kepada masyarakat. Serius itu Pak? Kalau emang cinta,
kok impor?
Bukankah kini kondisi beras di negeri ini tengah melimpah?Apalagi sebentar lagi panen raya? Kenapa memaksakan impor? Apa jangan-jangan ada target dan tujuan lain di balik kebijakan itu? Apakah ada permainan mafia impor, seperti dugaan sebagian kalangan? Jangan tanyakan pada rumput yang bergoyang.
Apakah derasnya arus kritik tersebut akan benar-benar membuka batin rezim ini, sehingga kemudian mengurungkan niatnya? Semoga saja. Tapi saya pribadi tidak cukup yakin itu akan terjadi. Sebab selama ini pemerintah kerap abai dan cuek bebek terhadap kritik publik. Mereka mungkin saja mendengar kritik-kritik itu, tapi itu baru di level telinga, tidak sampai pada nurani.
Sejarah membuktikan, banyak contoh kasus yang terjadi, mulai dari kebijakan kenaikan BBM, reklamasi, impor pangan, kenaikan tarif dasar listrik, pembangunan kereta cepat, merupakan bagian dari kebijakan yang sejatinya sudah mendapatkan respon publik yang cukup keras. Tetapi, apa yang terjadi?
The government doesn't care about it.
Go ahead!Jika suara-suara rakyat terus dikesampingkan dan hanya dianggap sebagai angin lalu, lalu di mana sebenarnya rakyat diposisikan? Atau, apakah keberadaan rakyat sudah dianggap seperti tiada?
Wujuuduhum ka'adamihim.Atau, diamnya rakyat sudah dianggap berarti menerima dengan kenyataan-kenyataan pahit itu? Boleh jadi mereka diam karena sudah merasa tak ada lagi pintu untuk bersuara? Mereka tak tahu harus dengan cara apalagi mengingatkan rezim ini? Atau, mereka harus memuji-muji dulu untuk bisa didengar denyut hatinya?
Ketika suara-suara yang bernada kritik tak lagi digubris? Masihkah suara rakyat itu jadi suara Tuhan,
vox populi, vox dei atau ia sudah jadi
vox populi,
vox argentum?_ Apakah suara Tuhan itu kini sudah berubah wujud berada dalam suara uang atau kepentingan?
Jangan sampai anak-anak bangsa ini menjadi apatis dengan para pemimpin mereka karena sudah menganggap bahwa nurani rezim telah mati!
[***]
Moh. IlyasPemerhati Politik; Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia
