Berita

Menkeu Sri Mulyani di Nairobi/KBRI Nairobi

Dunia

Menkeu RI: Teknologi Dorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

SABTU, 27 JANUARI 2018 | 14:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah harus dengan cermat menggunakan teknologi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara efektif, efisien dan biaya murah.

Begitu kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya pada peluncuran inisiatif teknologi untuk menanggulangi kemiskinan, di Nairobi, Kenya pekan ini.

"Dengan menggunakan teknologi informasi misalnya, dapat diperoleh data yang akurat untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat miskin," sambungnya.


Inisiatif yang diberi nama "Pathway for Prosperity: Commission on Technology and inclusive Development" itu sendiri dipimpin secara bersama (Co-Chairs) oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menkeu RI, Melinda Gates dari Bill & Melinda Gates Foundation dan Strive Masiyiwa yang merupakan pendiri Econet Wireless danfilantropis asal Zimbabwe.

Peluncuran komisi ini dikemas dalam diskusi panel yang diliput puluhan jurnalis internasional dan setempat. Acara ini juga ditayangkan oleh TV nasional Kenya.

Seperti keterangan yang diterima redaksi akhir pekan ini, Komisi teknologi dan pembangunan inklusif ini juga terdiri dari tujuh orang komisioner dengan latar belakang bidang teknologi informasi, intelegensi artifisial, telekomunikasi, perbankan dan pengambil kebijakan/pemerintahan.

Mereka adalah Kamal Battacharya (CEO Safaricom - Kenya), Santa Devarajan (Direktur Senior - Bank Dunia), Sigrid Kaag (Menteri Perdagangan dan Kerjasama Pembangunan - Belanda), Nadiem Makarim (CEO Go-Jek - Indonesia), Maria Ramos (CEO Barclays Africa Group - Afrika Selatan), Daniela Rus (Direktur CSAIL MIT - Amerika Serikat) dan Shivani Siroya (CEO Tala - Amerika Serikat).

Komisi ini akan bekerja selama dua tahun ke depan untuk merumuskan rekomendasi terkait pemanfaatan teknologi bagi terciptanya pembangunan inklusif dan pengentasan kemiskinan, yaitu, suatu pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin dan masyarakat di daerah terpencil.

Rekomendasi dari komisi ini diharapkan dapat membantu penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Selain itu, komisi ini juga diharapkan dapat memberikan alternatif rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan/pemerintah serta mendorong sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya di berbagai negara untuk saling belajar antara yang satu dengan yang lain.

"Komisi ini diharapkan mendorong para pengambil kebijakan untuk diskusi, bertukar informasi dan pengalaman terkait cara terbaik dalam menanggapi dampak dari munculnya suatu teknologi baru," tegas Sri. [mel]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya