Berita

MbS/Net

Dunia

Aktivis Tuntut Pemerintah Inggris Batalkan Kunjungan Putra Mahkota Saudi

SABTU, 27 JANUARI 2018 | 12:34 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Aktivis di Inggris meminta Perdana Menteri Inggris Theresa May untuk menarik undangan ke Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS) yang diperkirakan akan berkunjung dalam beberapa minggu ke depan.

Kelompok aktivis termasuk koalisi Stop the War, Kampanye Melawan Perdagangan Senjata, dan Organisasi Hak Asasi Manusia Arab, menerbitkan sebuah surat terbuka pada hari Jumat (26/1) yang menuduh pewaris takhta Saudi mengawasi perang terhadap Yaman dan memperdalam krisis kemanusiaan di sana.

"(MbS) adalah anggota paling tua kedua dari rezim Saudi, yang memiliki salah satu catatan hak asasi manusia terburuk di dunia," begitu bunyi pernyataan bersama tersebut.


"Penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran mengerikan lainnya didokumentasikan secara luas," sambung pernyataan tersebut.

Stephen Bell, salah satu aktivis yang memimpin kampanye untuk menghentikan kunjungan tersebut, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Inggris seharusnya tidak meletakkan karpet merah untuk Mohammed Bin Salman.

"Sekitar 11 juta anak-anak Yaman berisiko terkena perang atau kolera, kelaparan yang disebabkan oleh blokade negara dan penghancuran infrastruktur," katanya.

"Semua ini berarti tidak cocok untuk mengundang seseorang yang memegang tanggung jawab utama untuk kelanjutan perang," sambunya.

Sejak intervensi militer pimpinan Saudi dimulai di Yaman pada bulan Maret 2015, negara termiskin di dunia Arab telah menemukan dirinya berada di ambang krisis kemanusiaan yang menghancurkan, dengan peringatan PBB akan kelaparan dan penyebaran penyakit yang meluas.

Lebih dari delapan juta orang tidak memiliki akses makanan yang memadai dan lebih dari satu juta orang menderita kolera. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya