Eks Menkeu & Ekonom Kumpul Bentuk Biro Ekonomi Riset

Sejumlah bekas men­teri, ekonom senior, mem­bentuk Biro Ekonomi dan Riset (Indonesia Bureau of Economic Research/IBER) sebagai wadah riset dan kajian strategis untuk men­dukung kebijakan publik Indonesia.

"Saya harap IBER bisa menjadi wajah untuk meningkatkan kapasi­tas riset ekonomi berba­sis pengujian konsep dan empiris dan memberi masu­kan kepada pengambil ke­bijakan ekonomi," kata Wakil Presiden Indonesia 2009-2014 sekaligus Ketua Dewan Pembina IBER, Boediono dalam pelun­curan IBER di Jakarta, kemarin.

Menurut Boediono, IBER dibentuk dalam rangka memberi dukungan ter­hadap otoritas kebijakan dan pelaku ekonomi da­lam menghadapi semakin tingginya risiko pereko­nomian Indonesia dalam menghadapi situasi global ke depan.

Selain itu, kata Boe­diono, IBER merupakan perwakilan jaringan dari para ekonom untuk mem­bangun platform inovatif dalam analisis kebijakan publik yang didukung 13 institusi dari fakultas ekonomi perguruan tinggi maupun institusi riset.

Institusi tersebut antara lain Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, FEB Uni­versitas Gadjah Mada, FEB Universitas Padjad­jaran, FEBUniversitas Diponegoro, FEB Uni­versitas Brawijaya, FEB Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Per­tanian Bogor.

Kemudian, Sekolah Bis­nis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung, Fakultas Ekonomi Univer­sitas Andalas, SMERU Research Institute, Centre for Strategic and Inter­national Studies (CSIS), Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengeta­huan Indonesia (LIPI), dan Survey Meter.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina IBER ter­diri dari Emil Salim, Armida Alisjahbana, Iwan Jaya Azis, Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, dan Sudarno Sumarto.

Dekan FEB UI Ari Kun­coro mengatakan, IBER ditujukan untuk menjadi jaringan para ekonom terutama peneliti muda yang berkeinginan melaku­kan riset secara independen dan relevan untuk kebi­jakan ekonomi.

"IBER akan bermitra den­gan pemerintah, antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Perdagangan, dan BPS," katanya. ***