Berita

Otomotif

Pemerintah Harus Jelaskan Kebijakan Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur Tidak Melanggar UU

JUMAT, 26 JANUARI 2018 | 16:44 WIB | LAPORAN:

. Untuk mencegah munculnya polemik menjelang pilkada serentak 2018, penunjukan dua jenderal aktif Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jabar dan Sumut oleh pemerintah, harus dijelaskan secara komperhensif tidak melanggar Undang-Undang (UU).

Begitu pandangan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kepada wartawan di Media Center  DPR, Jumat (26/1).

Pemerintah, Fahri Hamzah menegaskan, harus memastikan apakah kebijakan tersebut melanggar aturan atau tidak. Sebab ada orang yang menginterpretasikan yang namanya eselon satu bukan Polri atau TNI.


"Pastikan itu dulu," katanya.

Apalagi, dia melanjutkan, penunjukan anggota Polri sebagai Plt Gubernur tersebut justru membuat publik cemas. Sebab kebijakan itu dibuat karena ada kepentingan pemerintah, terutama untuk mengantisipasi daerah-daerah yang dianggap kurang aman dan pilkada itu nanti akan berlangsung tidak bersih karena adanya intervensi dan tindakan yang tidak benar.

"Itu pendulumnya. Satu sisi pemerintah mau mengantisipasi keamanan. Satu sisi publik mencemaskan adanya tindakan yang tidak netral dari aparat. Kalau pemerintah mau mengantisipasi tidak adanya pelanggaran UU, maka pastikan ini keputusan kabinet yang merupakan keoutusan eksekutif yang tertinggi," pintanya.

Melanjutkan pernyataannya, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, kalau dianggap kosong maka pemerintah atau presiden mengeluarkan semacam peraturan.

"Levelnya saya enggak tahu. Apakah PP, ya kalau perppu mungkin terlalu ekstrim, apakah perpres atau apa saya enggak tahu. Sehingga publik tahu dari apa yang dimau pemerintah ini. Jadi itu satu, soal hukum dulu," tambahnya lagi.

Terakhir, Fahri Hamzah berharap ada jaminan dari institusi Polri dan TNI untuk tidak terlibat, sehingga antara plt (kalau benar-benar terpaksa diambil dengan pemdanya), itu dibuat jarak wahwa di antara mereka tidak ada komando apa-apa.

"Itu cara untuk menghilangkan kecurigaan rakyat. Tapi menurut saya ya, kalau ada pejabat non TNI/Polri ya mbok pejabat non TNI dan Polri lah. Masa sih enggak ada sipil yang jago?" tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas (Kabag Penum Divhum) Kepolisian Indonesia, Kombes Polisi Martinus Sitompul mengatakan, dua perwira tinggi polisi bakal menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur saat Pilkada serentak 2018.

Dua jenderal polisi itu adalah Asisten Operasi (Asop) Kapolri, Irjen Pol. Mochamad Iriawan (bekas kepala Polda Metro Jaya) menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat. Serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv. Propam) Polri, Irjen Pol. Martuani Sormin, menjadi pelaksana tugas gubernur Sumatera Utara.

"Kapolri, masih menunggu surat resmi dari Kumolo (Mendagri/Tjahjo Kumolo) untuk memastikan siapa yang akan menduduki jabatan sementara itu," kata Sitompul.[dem]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya