Polisi Aktif Jadi Plt Gubernur Melanggar UU!

Jenderal aktif Polri tidak seyogyanya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) gubernur.

Alasannya, pertama sangat bertentangan dengan pasal 201 ayat (10) UU 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

"Dalam pasal tersebut tidak tertulis “atau yang sederajat”. Nomenklatur pimpinan tinggi madya adalah untuk jabatan Pegawai Negeri Sipil. Tidak bisa dianalogikan pimpinan tinggi madya PNS sederajat dengan Jenderal bintang tiga Polri karena memang tidak ada aturannya," kata Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman dalam keteranganya, Jumat (26/1).

Alasan berikutnya, baik Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Mochamad Iriawan maupun Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Martuani Sormin, sesuai pasal 157 ayat (1) PP Nomor 11/2017, harus mengundurkan diri sebelum mengisi jabatan pimpinan tinggi madya.

"Saya tidak tahu apakah peraturan yang belum berusia enam bulan ini sudah dirubah demi memuluskan usulan Mendagri atau belum, tapi yang jelas aturan tersebut terbut justru untuk mengoreksi aturan sebelumnya yang banyak ditentang karena tidak ada keharusan mundur," tegasnya.
 
Oleh karenanya, ia berharap agar pemerintah benar-benar hati-hati dan tegak lurus mematuhi aturan perundang-undangan dalam membuat keputusan strategis terkait Pilkada. Jangan sampai kebijakan pemerintah dipersepsikan tidak profesional.

"Seharusnya kebijakan yang mengacu pada peraturan, bukan peraturan yang dirubah demi memuluskan kebijakan," tutupnya.[wid]