Berita

Foto/Net

Hukum

KPK Terus Gali Peran Zumi Zola

KAMIS, 25 JANUARI 2018 | 23:42 WIB | LAPORAN:

Ada sejumlah hal yang didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan baru kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Salah satunya, pihak yang menginstruksikan memberikan suap kepada anggota DPRD Jambi.

"Bagaimana proses pembahasan, siapa yang menginstruksikan dan bagaimana aliran dana pada sejumlah pihak tersebut," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis, (25/1).

Walau begitu, dia masih enggan berspekulasi soal sosok yang tengah dibidik penyidik lembaga antirasuah.


"Kita tentu tidak mengenal potensial yang jadi tersangka atau segera jadi tersangka kalau memang ada penyidikan baru, sprindik akan diumumkan secara resmi," jelas Febri.

Dia mengakui, sejumlah terperiksa telah dimintai keterangan dalam penyelidikan tersebut. Salah satunya, Gubernur Jambi Zumi Zola dan beberapa pihak lain yang diduga mengetahui proses terjadinya suap di lembaga legislatif daerah itu.

"Memang ada pemeriksaan beberapa saksi dan gubernur sudah kita mintakan keterangan tentang kasus di Jambi ini. Kita gali lebih jauh," demikian Febri.

Pada Senin 22 Januari 2018 kemarin, KPK memang memeriksa Zumi. Lembaga Antirasuah menyebut pemeriksaan Zumi dilakukan karena penyidik menemukan fakta baru dari kasus suap yang telah menjerat empat orang tersangka tersebut.

Namun, KPK belum mau berbicara banyak terkait materi pemeriksaan Zumi. Alasannya, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kendati demikian, Lembaga Antikorupsi ini mengakui jika pemeriksaan Zumi berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan suap APBD Jambi. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya