Berita

Febri/RMOL

Hukum

SBY Keserempet Proyek KTP-EL, Begini Respon KPK

KAMIS, 25 JANUARI 2018 | 22:06 WIB | LAPORAN:

Pernyataan eks Wakil Ketua DPR RI, Mirwan Amir dalam sidang lanjutan terdakwa proyek e-KTP, Setya Novanto yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1) langsung direspon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mirwan dalam kesaksiannya menyebutkan bahwa  Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono tetap memerintahkan untuk melanjutkan proyek e-KTP meski kenyataannya bermasalah. SBY, menurut Mirwan, berdalih demi menyelamatkan Pilkada.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, pihaknya masih belum berencana memeriksa SBY. Sebab, fakta yang muncul baru di persidangan.


“Sampai saat ini belum ada rencana seperti itu karena ini kan muncul di fakta persidangan tadi ya,” jelas Febri di Gedung KPK Jakarta, Kamis (25/1).

KPK, kata dia lagi, masih fokus membuktikan keterlibatan bekas Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam kasus e-KTP.

“Jadi prinsip dasarnya, persidangan itu untuk membuktikan perbuatan dari terdakwa,” kata Febri

Walau begitu, fakta persidangan itu tetap akan menjadi pertimbangan KPK dalam menggali lebih dalam kasus dugaan korupsi sebesar Rp2,3 triliun itu.

“Jikamuncul fakta persidangan tentu saja JPU yang akan melihat setiap rinci proses persidangan,” kata dia. [san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya