Berita

Hukum

Suap Bakamla, Novanto: Kok Selalu Menghubungkan Nama Saya?

KAMIS, 25 JANUARI 2018 | 12:11 WIB | LAPORAN:

. Mantan Ketua DPR Setya Novanto menampik terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan di Badan Keamaman Laut (Bakamla).

Terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) itu juga kesal karena namanya selalui dikait-kaitkan dalam sejumlah perkara.

"Saya tidak pernah tahu urusan Bakamla, kok selalu menghubungkan nama saya? Apa karena namanya Setya Novanto. Saya tidak tahu benar, jahat juga ya kadang ya. Pencemaran nama baik," jelas Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1).


Lantas apakah Novanto akan melaporkan hal itu ke Polisi?

"Masih dalam keadaan begini, cuma prihatin ajalah. Saya nyebut saja. Kita lihat perkembangannya," tutur Novanto, mantan ketum Golkar itu.

Erwin Arif, pengusaha dari perusahaan Rohde & Schwarz dalam sidang kasus suap Bakamla di Pengadilan Tipikor Jakarta menyebutkan Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi meminta agar uang sebesar 300 ribu dolar AS dibayarkan lebih dulu oleh perusahaan rekanan di Bakamla.

Uang itu digunakan untuk Munas Partai Golkar dan diberikan kepada petinggi partainya, salah satunya adalah Novanto. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya