Berita

Tangkapan udara Amazon di Peru/The Guardian

Global

Abaikan Seruan Paus Fransiskus, Peru Izinkan Pembangunan Jalan Di Amazon

SELASA, 23 JANUARI 2018 | 10:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Peru menyetujui sebuah undang-undang yang mengizinkan pembangunan jalan di wilayah hutan hujan Amazon yang paling terpencil dan asli awal pekan ini.

Undang-undang yang menyatakan pembangunan jalan di zona perbatasan untuk prioritas dan kepentingan nasional itu diumumkan di dalam lembaran resmi Peru beberapa jam setelah pemimpin Gereja Katolik Roma Paus Fransiskus mengakhiri kunjungan ke Peru.

Dalam kunjungan ke Peru pekan lalu, Paus memperingatkan bahwa Amazon dan masyarakatnya saat ini berada di bawah kondisi yang sangat mengancam akibat kepentingan bisnis dan menghancurkan habitat alami yang vital bagi seluruh planet ini.


Hutan Amazon sendiri merupakan tempat berlindung bagi kelompok-kelompok masyarakat adat yang terpencil dan area hutan primer yang kaya akan pohon mahoni.

Namun undang-undang yang mempromosikan pembangunan jalan di Purus, yakni wilayah Amazon dekat perbatasan dengan Brasil telah disetujui oleh kongres Peru dan disahkan undang-undang pada hari Senin (22/1), setelah tidak ada keberatan diajukan oleh eksekutif negara tersebut.

Kawasan tersebut mencakup empat taman nasional dan pembangunan di wilayah itu dapat mempengaruhi lima cadangan untuk masyarakat adat.

"Pemerintah jelas belum merenungkan kata-kata paus," kata Lizardo Cauper, kepala federasi Peru tentang masyarakat Amazon asli, Aidesep.

"Proyek-proyek ini tidak menguntungkan masyarakat adat. Ini adalah daerah dengan orang-orang terisolasi yang sangat rentan," sambungnya seperti dimuat The Guardian.

"Jalan membawa orang luar yang lalu lintas tanah kami, kayu kayu kami, serta pedagang obat bius dan penambang liar," tambahnya.

Undang-undang tersebut bertentangan dengan beberapa komitmen internasional yang dibuat oleh Peru termasuk janji perubahan iklim dan perjanjian perdagangan dengan AS dan Eropa. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya