Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tinggal satu tahun lagi. Berbagai persiapan sudah mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk meÂnyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), baik bagi warga negÂara Indonesia yang ada di daÂlam maupun di luar negeri. Beberapa waktu lalu, KPU danKementerian Luar Negeri (Kemlu) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaran pemilu di luar negeri.
Disepakati akan dibentuk kelÂompok kerja bersama Kemlu dan KPU serta panitia pemilihan luar negeri di 129 negara perwakilan di luar negeri. Diperkirakan terdapat 3 juta WNI yang terÂdaftar berada di luar negeri. Pada 2014, sekitar 2 juta WNI di luar negeri terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden 2014. Dari jumlah tersebut, sekitar 700 ribu WNI menggunakan hak pilihnya.
Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, salah satu perhaÂtian utama yang akan diberikan adalah upaya kalibrasi data pemilih. Pada pemilu 2014 lalu KPU bersama Kemlu sudah menjalankan beberapa inovasi untuk memudahkan pemilih di luar negeri untuk menggunakan hak pilihnya, di antaranya adalah pengiriman surat suara melalui pos dan drop-box. Inovasi-inovasi tersebut akan dilanjutÂkan untuk Pemilu 2019.
Juru Bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir menjelaskan tindak lanjut dari kesepakatan persiapan Pemilu 2019. Tata- sapaan akrab Arrmanatha, juga menyampaikan soal kerjasama Indonesia-Amerika Serikat di bidang pertahanan serta sikap Indonesia terhadap Parlemen Uni Eropa yang mengesahkan rancangan proposal penghapusan penggunaan kelapa sawit sebagai biodiesel. Berikut pernyataan Tata;
Beberapa waktu lalu Kemlu dan KPU menandatangani MoU terkait persiapan Pemilu 2019. Sampai saat ini baÂgaimana kesiapan Kemlu?Kami akan bekerja sama denÂgan KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu 2019 untuk WNI di yang tinggal di luar negeri. Kemlu akan melakukan evaluasi di sejumlah negara terkait pelaksanaan pemilu di tahun sebelumnya.
Detailnya seperti apa?Detailnya (persiapan) nanti kita lihat, kita akan adakan kunjungan beberapa tempat di mana tahun lalu masih ada kekurangan dan lain sebagainya. Tentunya (kekurangan) itu yang lagi dibahas oleh tim di Kemlu, KPU maupun Bawaslu.
Sudah ada pembicaraan lanjutan antara Kemlu dengan KPU terkait data pemilih di luar negeri itu?Beberapa saat yang lalu kita sudah menandatangani MOU dengan KPU, terkait dengan sinkronisasi data WNI yang ada di luar negeri. Proses selanjutnya adalah kami akan menyerahkan kepada KPU data-data yang WNI di luar negeri yang dapat ikut pemilu.
Ada kendala dalam meÂnyinkronkan data pemilih?Sejauh ini tidak ada. Pasalnya kerjasama ini bukan hal yang baru buat Kemlu. Namun meski sudah berulang kali dilaksanaÂkan, tetap perlu ada evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya di luar negeri.
Apa hasil evaluasi dalam proses sinkronisasi data pemiÂlih di luar negeri itu?Yang jelas kami melihat aspek-aspek apa yang kurang dari pemiÂlu sebelumnya, maka hal itu yang harus kami tingkatkan. Nantinya juga apa yang harus ditambahi. Akan tetapi hal ini semua sudah kami persiapkan kok.
Soal lain. Terkait pertemuan Menteri Pertahanan Indonesia dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, apa yang akan dibahas?Ya, tentang pembahasan modÂernisasi alutsisa dan memerangi terorisme, kejahatan transnaÂsional, dan beberapa isu terkait pengembangan kawasan Indo-Pasifik yang damai, adil, dan sejahtera melalui kerjasama yang inklusif dan terbuka.
Maksudnya akan ada jual beli alutsista?Mengenai alutsista, detailnya harus ditanya dengan Menteri Pertahanan. Tapi kan selama ini Indonesia dalam proses modÂernisasi alutsista. Artinya tidak hanya dengan Amerika tetapi juga dengan negara-negara lain yang memiliki kerjasama perÂtahanan.
Ada pembahasan terkait isu Amerika Serikat yang berenÂcana memerangi Korea Utara dengan waktu terbatas?Tentu kami masih lihat dulu apa yang disampaikan nanti oleh Menteri Pertahanan Amerika. Kami ingin mendengar apa rencana dan strategi mereka dan kami akan menyampaikan pandangan terkait Korea Utara. Kami juga ingin melihat panÂdangan mereka tentang kondisi saat ini.
Oh ya beberapa waktu lalu parlemen Uni Eropa mengÂhapus penggunanaan kelapa sawit sebagai biodiesel. Apakah kebijakan tersebut akan berÂpengaruh besar terhadap Indonesia? Kami memang menyesalkan hal ini. Akan tetapi selanjutnya Menteri Luar Negeri Bu Retno akan berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa untuk menyampaikan pandangan mengenai kelapa sawit terhadap seluruh eropa.
Apakah ini bisa dikatakan penjegalan terhadap produk Indonesia? Kami melihat ini masih ada kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit. Keputusan Uni Eropa adalah langkah proÂtektif dan menutup diri.
Selain itu, hal ini juga tidak mendukung upaya masyarakat internasional mewujudkan pemÂbangunan yang berkelanjutan. Padahal produk kelapa sawit itu sangat penting bagi Indonesia, utamanya bagi pengentasan kemiskinan.
Artinya terdapat kekeliruan soal keputusan Uni Eropa?Keputusan Uni Eropa tidak seÂsuai dengan tujuan diversifikasi energi yang sedang dicanangkan dunia. ***
