Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir kembali angkat bicara terkait rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton.
Beras umum diperkirakan akan masuk Indonesia pada Februari 2018. Kebijakan impor ditempuh untuk stabilisasi harga dan cadangan beras.
Menurut Winarno, fenomena kenaikan harga beras cukup mengherankan. Melihat data foodstation.co.id, keanehan harga beras IR64-III di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) terjadi sejak 2 Januari 2018, di mana harga semula beras Rp 7.800 per kilogram melejit naik tinggi Rp 8.400 dan seterusnya hingga 9 januari menjadi Rp 8.900.
"Ini kenaikan fantastis Rp 1.100 dalam waktu seminggu. Sementara pasokan beras dan stok harian PIBC relatif normal," katanya kepada redaksi, Senin (22/1).
Winarno menyebut, data sebelumnya, terlihat pasokan ke PIBC dan harga normal saja, termasuk saat Hari Raya Natal dan tahun baru. PIBC sebagai barometer beras di pasar lain, harga naik tinggi dadakan langsung direspon oleh pedagang dan pasar di tempat lain.
"Hal ini patut dicermati. Ingat beberapa daerah kondisinya terjaga dan aman biasa-biasa saja," ujarnya.
Karena itu, Winarno mengusulkan dalam mengatasi kenaikan harga tidak tepat dengan impor, namun solusi lebih tepat dengan operasi pasar. Mestinya stok beras di Bulog dan gudang-gudang lain dikeluarkan ke pasar dan nantinya bulan Februari diisi lagi dengan hasil serap beras saat panen raya.
"Jadi cadangan beras diisi dari serap beras petani, bukan dari impor," katanya.
Di samping itu, Winarno menekankan bila beras impor masuk pada saat panen raya pasti akan menekan harga petani. Sebab, dari hasil pantauan, justru kini harga gabah mulai turun.
Untuk itu, Winarno berharap Kementerian Perdagangan jangan mengorbankan petani yang sudah susah payah bekerja mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah sudah sukses swasembada empat komoditas sejak 2016 hingga 2017.
"Tapi kok ini malah dinodai dengan rencana impor umum, apa kata dunia," ujar Winarno.
Jadi, lanjutnya, tidak usah memperdebatkan masalah data yang pasti akan diselesaikan dalam jangka menengah. Akan tetapi fokus jangka pendek saat ini menyelesaikan perberasan.
"Kami harap pemerintah betul-betul arif menyikapi ini dan menjunjung tinggi amanat Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta komitmen terhadap kebijakan Nawacita," tegas Winarno.
[wah]
