Berita

Menteri Lukman/net

Hukum

Ada Lima Fraksi Di DPR Dukung LGBT, Menteri Agama Kaget

MINGGU, 21 JANUARI 2018 | 04:24 WIB | LAPORAN:

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku kaget atas pernyataan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Lukman kembali menegaskan jika semua agama tidak mentolerir segala bentuk prilaku menyimpang Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)

"Saya kaget sekali berita itu (lima fraksi menyetujui LGBT). LGBT itu sesuatu yang sama sekali tidak ditolerir sama agama apapun, apalagi agama Islam. Semua agama tidak mentolerir tindakan prilaku LGBT itu," kata Lukman kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (20/1).

Namun demikian, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tak mau berkomentar jaug soal lima fraksi di DPR RI yang yang menyetujui perilaku LGBT tersebut.


"Mohon ditanyakan kepada yang bersangkutan saja," kilah Lukman.

Menurut Lukman, gerakan LGBT harus cepat diwaspadai. Artinya kata Lukman, pendidikan terhadap orang tua lebih penting diberikan daripada terhadap anak-anak di zaman sekarang yang jauh lebih cepat dewasa dan matang karena mudahnya akses terhadap teknologi informatika.

"Jadi ini salah satu contoh betapa perubahan yang terjadi oleh teknologi informasi itu mengubah nilai-nilai yang selama ini kita anut, yang kemudian memgalami pergeseran," ujar Lukman.

Perdebatan panas soal LGBT ini diungkap sebelumnya oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Menurut Ketua Umum PAN itu, hanya ada lima parpol di DPR yang membiarkan perbuatan LGBT dan nikah sejenis. Sayangnya, Zulkifli enggan menyebutkan nama-nama partai politik yang fraksinya mendukung praktek LGBT tersebut. [san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya