Berita

Ilustrasi/Net

Global

Pemerintah AS Resmi Ditutup Pasca Senat Tolak Pendanaan

SABTU, 20 JANUARI 2018 | 13:34 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Amerika Serikat secara resmi tutup pada tengah malam pada hari Jumat (19/1) waktu setempat setelah Demokrat dan Republik gagal mencapai kesepakatan pada menit-menit terakhir untuk mendanai operasinya, yang terbagi dalam perselisihan pahit mengenai keamanan imigrasi dan perbatasan.

Dalam sebuah sesi larut malam yang dramatis, para senator memblokir sebuah undang-undang untuk memperpanjang dana pemerintah sampai 16 Februari. RUU tersebut mensyaratkan 60 suara di Senat 100 anggota namun hanya berhasil emngumpulkan 50 suara.

Sebagian besar Demokrat menentang RUU tersebut karena usaha mereka untuk memasukkan perlindungan bagi ratusan ribu imigran muda yang dikenal sebagai "Pemimpi", gagal.


Perundingan yang ambruk oleh pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell dan pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer pada menit-menit terakhir sebelum tengah malam tidak berhasil, dan pemerintah Amerika Serikat secara teknis kehabisan uang pada tengah malam.

Penutupan secara resmi dimulai pada hari Sabtu (20/1) yang merupakan hari yang juga menandai satu tahun pelantikan Donald Trump sebagai presiden.

Trump menyalahkan Demokrat atas hal tersebut.

"Malam ini, mereka menempatkan politik di atas keamanan nasional, keluarga militer, anak-anak kita yang rentan, dan kemampuan negara kita untuk melayani semua orang Amerika," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Trump mengatakan tidak akan membahas imigrasi sampai pemerintah bangkit dan berjalan kembali.

"Ketika Demokrat mulai membayar angkatan bersenjata dan responden pertama, kami akan membuka kembali negosiasi mengenai reformasi imigrasi," kata pernyataan tersebut seperti dimuat Reuters.

Sebelum  kesepakatan pendanaan selesai, sejumlah agen federal di seluruh negeri tidak dapat beroperasi, dan ratusan ribu pekerja federal "tidak penting" akan dikenai cuti sementara tanpa bayaran.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Republikan mengeluarkan sebuah langkah pendanaan pada hari Kamis (18/1), namun langkah itu membutuhkan dukungan setidaknya 10 Demokrat untuk menyampaikan RUU di Senat. Namun dalam pemungutan suara, hanya lima Demokrat yang menyetujui namun dari sisi Republik ada lima orang yang menolak.

Para pemimpin Demokrat menuntut agar tindakan tersebut juga mencakup perlindungan dari deportasi terhadap sekitar 700.000 imigran gelap yang datang ke Amerika Serikat sebagai anak-anak dan dikenal dengan istilah "Pemimpi".

Namun kubu Republik menolak untuk menyertakan perlindungan tersebut, dan tidak ada pihak yang bersedia mundur. McConnell dan Schumer bersikeras mereka masih berkomitmen untuk menemukan kesepakatan yang mengembalikan dana pemerintah sesegera mungkin. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya