Berita

PISPI/RMOL

Hukum

PISPI: Jokowi Harus Investigasi Data Pangan Dan Komisi di Balik Impor Beras

JUMAT, 19 JANUARI 2018 | 21:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pangkal dari polemik impor beras yang muncul di awal tahun ini adalah kepentingan terselubung sekelompok orang yang berharap dapat komisi jutaan dolar AS dari impor tersebut.

Ketua Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (BPP PISPI) Kamhar Lakumani menjelaskan bahwa polemik yang muncul mulai dari Permendag tentang impor beras yang selanjutnya mengembalikan kewenangan impor beras dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) kepada Bulog hingga perubahan jenis beras khusus menjadi beras medium, sebenarnya hanya sebagai pengalihan isu dan akal-akalan.

“Semua itu dilakukan untuk mengaburkan substansi persoalan dan kepentingan terselubung di balik itu, yaitu komisi impor beras jutaan dolar AS,” terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (19/1).


Menurutnya, impor beras itu juga hanya akal-akalan meraup untung saja. Sebab, beradasarkan data yang diterima PISPI, persediaan beras masih memadai. Terlebih Bulog masih memiliki persedian beras di gudang sebesar 800 hingga 900 ribu ton untuk menstabilkan harga beras sampai pertengahan Februari ketika awal masa panen raya padi terjadi.

“Karena itus secara tegas PISPI juga menolak impor beras, yang justru akan berdampak pada penurunan harga gabah dan beras petani di saat musim panen pada bulan Februari-April 2018,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kamhar menilai bahwa polemik impor beras ini merupakan gambaran telah terjadi miskoordinasi di internal pemerintah. Satu sisi Menteri Pertanian mengklaim bahwa Indonesia pada tahun 2017 surplus beras sehingga tidak perlu Impor. Di sisi lain Menteri Perdagangan menyatakan bahwa stok beras menipis yang menyebabkan harga naik sehingga harus impor.

Untuk itu, PISPI meminta agar Presiden Jokowi menegur dan mengevaluasi menteri yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tersebut.

Agar insiden ini tidak terulang kembali, PISPI mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan investigasi dan pembenahan data pangan.

“Termasuk meminta satgas pangan, KPPU, dan KPK membongkar adanya dugaan mafia pangan dan pemburu komisi dalam keputusan impor beras,” tutup Kamhar.  [san]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya