Berita

Tito Karnavian/Net

Hukum

Kapolri Imbau Ulama Dan Tokoh Masyarakat Tidak Sebarkan Hoax

JUMAT, 19 JANUARI 2018 | 15:37 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian tidak ingin dikatakan mengkriminalisasi ulama, di tengah banyaknya ulama yang ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian.

Jika ada penetapan tersangka dan diproses, hal tersebut kata Tito merupakan upaya dari penegakan hukum.

"Kalau perbuatan itu diatur dalam hukum pidana, dilakukan proses, itu namanya penegakam hukum," ujar Tito usai meresmikan gedung Promoter, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/1).


Oleh karena itu, Tito berharap kepada ulama dan tokoh masyarakat lainnya yang omongannya dapat mempengaruhi opini publik, agar dapat menyampaikan informasi yang akurat.

"Kalau datanya enggak akurat, enggak kredibel, sedangkan figurnya dipercaya, diikuti, didengar oleh publik, ini bahaya nanti miss, bisa menyebabkan apa namanya itu kegaduhan," ujar Tito.

Pernyataannya ini menanggapi soal Ustad Zulkifli yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri lantaran dalam video ceramahnya, dia mengatakan bahwa ada ratusan KTP yang dicetak di luar negeri yakni di Prancis dan China.

"Ternyata mohon maaf datanya enggak ada yang 200 juta KTP dibuat di Perancis atau Tiongkok, datanya tidak ada data akurat, hanya katanya. (Ini) bahaya," tekan Tito. [rus]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya