Sulitnya pasokan bahan baku membuat industri surimi (ikan olahan) kembang kempis. Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) minta bantuan pemerintah.
Ketua AP5I Budhi Wibowo mengungkapkan, belakangan ini industri surimi kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku sekitar 35 ribu ton per buÂlan. "Karena itu kami meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) men-support bahan baku," ujarnya di Jakarta, kemarin.
Dia menyebut, selain kesulitan bahan baku, para pengusaha juga mengeluhkan efek domino sejak pabrik berhenti beroperasi akhir Desember 2017. Salah satunya banyaknya orang yang kehilanÂgan pekerjaan. Berdasarkan cataÂtan AP5I, rata-rata tenaga kerja di pabrik mencapai 800 orang.
Menurut Budhi, pihak KKP berjanji akan mencarikan solusi dari permasalahan ini. "Kami istilahnya, buka-bukaan perÂmasalahan. Kami ketemu lebih detail seminggu lagi di SemaÂrang," katanya.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengaÂtakan, pihaknya tengah menÂgupayakan diversifikasi bisnis perikanan. Hal ini sebagai solusi atas melemahnya industri surimi akibat menipisnya bahan baku yang tersedia.
Dia menjelaskan, karakter perikanan Indonesia sangatlah unik. Laut Indonesia seluas 5,8 juta kilometer (km) persegi yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian Papua, bagian barat InÂdonesia hingga Kalimantan, dan bagian Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk pada samudera lepas.
Meskipun laut Indonesia kaya akan berbagai spesies ikan, menurut Sjarief, jumlah masing-masing spesies tidaklah banyak. Alhasil, industri yang hanya mengandalkan satu spesies ikan saja tidak akan bisa bertahan lama. Terlebih jika industri tersebut bersifat massif.
Begitu juga industri surimi yang berbasis pada ikan kurisi, ikan kuniran, ikan mata goyÂang, atau ikan tertentu lainnya. Sjarief menyebut, kecepatan produksi pada industri ini jauh lebih cepat dibandingkan keÂcepatan regenerasi ikan yang digunakan sebagai bahan baku. Dampaknya, dalam waktu dekat industri akan kesulitan menemuÂkan bahan baku.
"Negara kita berbeda dengan Argentina, Chili, Alaska, atau Kanada, di mana mereka memiÂliki jenis ikan misalnya Anchovy atau Alaska Pollock yang jumlahÂnya jutaan ton atau massif. Tapi negara kita tidak seperti itu, kita memiliki banyak jenis ikan tetapi volumenya sedikit," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya menÂgusulkan kepada pelaku usaha suÂrimi agar membuat industri periÂkanan yang berbasis pada spesies lokal. Industri surimi tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus dikombinasikan dengan jenis usaha perikanan lainnya seperti
frozen seafood, fillet, loin (tuna) ataupun ikan segar.
"Kita bisa kombinasikan denÂgan fresh frozen kakap merah, filÂlet kakap merah atau gulama, atau misalnya loin tuna, atau bahkan jual ikan segar langsung. Kita harÂus bisa multiproduk, multispesies dengan added value (nilai tambah) yang tinggi. Kalau hanya menÂgandalkan surimi, maka populasi ikan itu sendiri akan lebih cepat menipis," katanya.
Menurut Sjarief, jika diversiÂfikasi usaha perikanan tangkap tidak segera dilakukan, industri surimi tak akan bertahan lama. Nelayan sendiri tidak dapat menyediakan bahan baku yang dibutuhkan industri.
"Satu pabrik surimi butuh 1.500 ton ikan sebulan, kalau ada 10 perusahaan saja, sudah berapa ikan yang dibutuhkan. Kalau kita memaksakan peÂmenuhan kebutuhan itu, ikan pasti akan habis," ujarnya.
Karena itu, KKP akan menÂdorong industri surimi menuÂrunkan kapasitasnya dan beralih ke unit usaha baru. Untuk itu, pemerintah menawarkan kerja sama untuk mulai membuka unit baru, tidak di Jawa, tetapi di sentra-sentra perikanan KKP.
Adapun lokasi yang ditawarÂkan di antaranya Merauke, Dobo, Tual, Saumlaki, Timika, Sebatik, dan Natuna. Sebagai tindak lanjut rencana ini, KKP akan memÂboyong pengusaha untuk melihat sentra-sentra perikanan tersebut dan fasilitas-fasilitas yang terseÂdia. Untuk mengukuhkan kesÂepakatan ini, dalam waktu dekat KKP dan industri surimi akan melakukan penandatanganan kontrak kerja sama.
"Kita siapkan armada kapal angkut dari Merauke ke Jawa (mengangkut produk). Dengan begini, nelayan-nelayan yang sudah berpindah ke timur (InÂdonesia) juga tak perlu khawatir siapa yang akan membeli ikan tangkapan mereka," pungkasÂnya. ***
