Berita

Foto/Net

Bisnis

Industri Surimi Ngarep Uluran Tangan Pemerintah

Pasokan Bahan Baku Seret, Pabrik Gulung Tikar
KAMIS, 18 JANUARI 2018 | 10:43 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sulitnya pasokan bahan baku membuat industri surimi (ikan olahan) kembang kempis. Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) minta bantuan pemerintah.

Ketua AP5I Budhi Wibowo mengungkapkan, belakangan ini industri surimi kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku sekitar 35 ribu ton per bu­lan. "Karena itu kami meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) men-support bahan baku," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dia menyebut, selain kesulitan bahan baku, para pengusaha juga mengeluhkan efek domino sejak pabrik berhenti beroperasi akhir Desember 2017. Salah satunya banyaknya orang yang kehilan­gan pekerjaan. Berdasarkan cata­tan AP5I, rata-rata tenaga kerja di pabrik mencapai 800 orang.


Menurut Budhi, pihak KKP berjanji akan mencarikan solusi dari permasalahan ini. "Kami istilahnya, buka-bukaan per­masalahan. Kami ketemu lebih detail seminggu lagi di Sema­rang,"  katanya.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja menga­takan, pihaknya tengah men­gupayakan diversifikasi bisnis perikanan. Hal ini sebagai solusi atas melemahnya industri surimi akibat menipisnya bahan baku yang tersedia.

Dia menjelaskan, karakter perikanan Indonesia sangatlah unik. Laut Indonesia seluas 5,8 juta kilometer (km) persegi yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian Papua, bagian barat In­donesia hingga Kalimantan, dan bagian Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk pada samudera lepas.

Meskipun laut Indonesia kaya akan berbagai spesies ikan, menurut Sjarief, jumlah masing-masing spesies tidaklah banyak. Alhasil, industri yang hanya mengandalkan satu spesies ikan saja tidak akan bisa bertahan lama. Terlebih jika industri tersebut bersifat massif.

Begitu juga industri surimi yang berbasis pada ikan kurisi, ikan kuniran, ikan mata goy­ang, atau ikan tertentu lainnya. Sjarief menyebut, kecepatan produksi pada industri ini jauh lebih cepat dibandingkan ke­cepatan regenerasi ikan yang digunakan sebagai bahan baku. Dampaknya, dalam waktu dekat industri akan kesulitan menemu­kan bahan baku.

"Negara kita berbeda dengan Argentina, Chili, Alaska, atau Kanada, di mana mereka memi­liki jenis ikan misalnya Anchovy atau Alaska Pollock yang jumlah­nya jutaan ton atau massif. Tapi negara kita tidak seperti itu, kita memiliki banyak jenis ikan tetapi volumenya sedikit," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya men­gusulkan kepada pelaku usaha su­rimi agar membuat industri peri­kanan yang berbasis pada spesies lokal. Industri surimi tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus dikombinasikan dengan jenis usaha perikanan lainnya seperti frozen seafood, fillet, loin (tuna) ataupun ikan segar.

"Kita bisa kombinasikan den­gan fresh frozen kakap merah, fil­let kakap merah atau gulama, atau misalnya loin tuna, atau bahkan jual ikan segar langsung. Kita har­us bisa multiproduk, multispesies dengan added value (nilai tambah) yang tinggi. Kalau hanya men­gandalkan surimi, maka populasi ikan itu sendiri akan lebih cepat menipis," katanya.

Menurut Sjarief, jika diversi­fikasi usaha perikanan tangkap tidak segera dilakukan, industri surimi tak akan bertahan lama. Nelayan sendiri tidak dapat menyediakan bahan baku yang dibutuhkan industri.

"Satu pabrik surimi butuh 1.500 ton ikan sebulan, kalau ada 10 perusahaan saja, sudah berapa ikan yang dibutuhkan. Kalau kita memaksakan pe­menuhan kebutuhan itu, ikan pasti akan habis,"  ujarnya.

Karena itu, KKP akan men­dorong industri surimi menu­runkan kapasitasnya dan beralih ke unit usaha baru. Untuk itu, pemerintah menawarkan kerja sama untuk mulai membuka unit baru, tidak di Jawa, tetapi di sentra-sentra perikanan KKP.

Adapun lokasi yang ditawar­kan di antaranya Merauke, Dobo, Tual, Saumlaki, Timika, Sebatik, dan Natuna. Sebagai tindak lanjut rencana ini, KKP akan mem­boyong pengusaha untuk melihat sentra-sentra perikanan tersebut dan fasilitas-fasilitas yang terse­dia. Untuk mengukuhkan kes­epakatan ini, dalam waktu dekat KKP dan industri surimi akan melakukan penandatanganan kontrak kerja sama.

"Kita siapkan armada kapal angkut dari Merauke ke Jawa (mengangkut produk). Dengan begini, nelayan-nelayan yang sudah berpindah ke timur (In­donesia) juga tak perlu khawatir siapa yang akan membeli ikan tangkapan mereka," pungkas­nya. ***

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya