Berita

Margarita Zavala/Reuters

Dunia

Maju Pemilu, Mantan Ibu Negara Meksiko Janji Akhiri Kebijakan Militer Suaminya

KAMIS, 18 JANUARI 2018 | 09:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Calon presiden Meksiko yang juga merupakan mantan ibu negara Margarita Zavala berjanji untuk mengekang kekerasan dan kejahatan dengan menarik tentara dari jalanan sebagai bagian dari pembalikan strategi obat pimpinan militer suaminya yang memicu peningkatan kekerasan yang tajam.

Jika terpilih bulan Juli ini, Zavala berjanji akan menggandakan dan memperkuat kepolisian, namun ,enarik ribuan tentara yang di masa pemerintahan suaminya, mantan presiden Felipe Calderon, mulai beroperasi pada akhir tahun 2006.

"Saya ingin untuk memperkuat polisi dalam sistem kepolisian nasional yang memungkinkan saya untuk secara bertahap menempatkan polisi yang bertanggung jawab atas keamanan dan membiarkan angkatan bersenjata melakukan apa yang selalu mereka lakukan," katanya dalam sebuah wawancara dengan Reuters.


Pemilu Meksiko tahun ini diwarnai isu kekerasan dan pembunuhan pembunuhan tahun lalu melonjak ke rekor tertinggi. Lebih dari 100.000 orang terbunuh dalam kekerasan geng dalam dekade terakhir.

Sebagai pejabat bergulat untuk mengendalikan pertumpahan darah, Presiden Enrique Pena Nieto bulan lalu menandatangani undang-undang sebuah undang-undang keamanan yang diperdebatkan yang secara resmi akan mengabadikan parameter untuk menggunakan militer dalam pertempuran kriminal.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional menyerang undang-undang tersebut, dengan menyebutkan kasus pelanggaran yang dilaporkan oleh militer Meksiko.

Zavala mengatakan bahwa dia berencana meningkatkan gaji polisi, menawarkan promosi berdasarkan prestasi dan memberi sertifikasi perwira di bawah satu kriteria nasional.

"Kita harus memberi martabat kelembagaan," katanya.

Mantan pengacara tersebut juga mengatakan bahwa Meksiko sekarang menghadapi masalah yang berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh administrasi kanan tengah suaminya, dan mengkritik pemerintah saat ini karena seakan meninggalkan polisi.

"Ada masalah penculikan, pemerasan dan senjata dan perdagangan manusia yang jauh lebih serius," katanya.

"Jika polisi terus diperkuat, hari ini kita tidak akan membicarakan masalah undang-undang keamanan," tutupnya. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya