Berita

Margarita Zavala/Reuters

Dunia

Maju Pemilu, Mantan Ibu Negara Meksiko Janji Akhiri Kebijakan Militer Suaminya

KAMIS, 18 JANUARI 2018 | 09:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Calon presiden Meksiko yang juga merupakan mantan ibu negara Margarita Zavala berjanji untuk mengekang kekerasan dan kejahatan dengan menarik tentara dari jalanan sebagai bagian dari pembalikan strategi obat pimpinan militer suaminya yang memicu peningkatan kekerasan yang tajam.

Jika terpilih bulan Juli ini, Zavala berjanji akan menggandakan dan memperkuat kepolisian, namun ,enarik ribuan tentara yang di masa pemerintahan suaminya, mantan presiden Felipe Calderon, mulai beroperasi pada akhir tahun 2006.

"Saya ingin untuk memperkuat polisi dalam sistem kepolisian nasional yang memungkinkan saya untuk secara bertahap menempatkan polisi yang bertanggung jawab atas keamanan dan membiarkan angkatan bersenjata melakukan apa yang selalu mereka lakukan," katanya dalam sebuah wawancara dengan Reuters.


Pemilu Meksiko tahun ini diwarnai isu kekerasan dan pembunuhan pembunuhan tahun lalu melonjak ke rekor tertinggi. Lebih dari 100.000 orang terbunuh dalam kekerasan geng dalam dekade terakhir.

Sebagai pejabat bergulat untuk mengendalikan pertumpahan darah, Presiden Enrique Pena Nieto bulan lalu menandatangani undang-undang sebuah undang-undang keamanan yang diperdebatkan yang secara resmi akan mengabadikan parameter untuk menggunakan militer dalam pertempuran kriminal.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional menyerang undang-undang tersebut, dengan menyebutkan kasus pelanggaran yang dilaporkan oleh militer Meksiko.

Zavala mengatakan bahwa dia berencana meningkatkan gaji polisi, menawarkan promosi berdasarkan prestasi dan memberi sertifikasi perwira di bawah satu kriteria nasional.

"Kita harus memberi martabat kelembagaan," katanya.

Mantan pengacara tersebut juga mengatakan bahwa Meksiko sekarang menghadapi masalah yang berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh administrasi kanan tengah suaminya, dan mengkritik pemerintah saat ini karena seakan meninggalkan polisi.

"Ada masalah penculikan, pemerasan dan senjata dan perdagangan manusia yang jauh lebih serius," katanya.

"Jika polisi terus diperkuat, hari ini kita tidak akan membicarakan masalah undang-undang keamanan," tutupnya. [mel]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Menteri Ekraf: Kreativitas Tak Bisa Dihargai Nol atau Dipatok

Jumat, 03 April 2026 | 20:06

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

Harga Plastik Dalam Negeri Meroket, Ini Kronologinya

Jumat, 03 April 2026 | 19:42

Kapolda Riau Perketat Penanganan Karhutla Hadapi Ancaman Super El Nino

Jumat, 03 April 2026 | 19:18

Upacara Penghormatan UNIFIL untuk Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Jumat, 03 April 2026 | 19:01

Labirin Informasi pada Perang Simbolik

Jumat, 03 April 2026 | 18:52

KPK Siapkan Pemeriksaan Ono Surono Usai Penggeledahan

Jumat, 03 April 2026 | 18:35

BNPB: Tidak Ada Tambahan Korban Gempa Magnitudo 7,6 Sulut dan Malut

Jumat, 03 April 2026 | 18:31

Resiliensi Bangsa: Dari Mosi Integral 1950 hingga Geopolitik Kontemporer 2026

Jumat, 03 April 2026 | 18:03

FWP Polda Metro Hibur Anak Yatim ke Wahana Bermain

Jumat, 03 April 2026 | 17:45

Selengkapnya