. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno enggan menanggapi lebih jauh soal pengakuan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi yang mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah diajak untuk membahas rencana Pemprov DKI menarik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau Reklamasi C, D dan G.
Sandi lebih memilih menyerahkan jawaban atas pengakuan ketua DPRD DKI tersebut kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan.
"Nanti Pak Anies yang jawab," kata Sandi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).
Ketua DPRD DKI sebelumnya menyesalkan sikap Anies-Sandi yang seolah tak mau melibatkan DPRD dalam mengambil keputusan penting itu. Padahal menurut dia, Pemprov DKI dan DPRD DKI sesungguhnya merupakan mitra kerja.
"Kami kan mitra kerja Gubernur. Mestinya diajak bicara dong. Koordinasikan dengan kami dulu jangan tiba-tiba ramai di luar minta HGB reklamsi dicabut," sesal Prasetyo Edi belum lama ini.
Diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan mengirimkan surat permintaan pencabutan dan membatalkan penerbitan HGB di Pulau Reklamasi C, D, G oleh Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil.
Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno pun mengaku bahwa pihak Pemprov DKI paham betul akan konsekuensi yang harus mereka terima yakni membayar kerugian pengembang atas BPHTB senilai Rp 483 miliar.
Namun, Menteri Sofyan Djalil menolak tegas. Tidak hanya menolak, Sofyan Djalil bahkan menantang Pemprov DKI untuk menggugat mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terkait itu, Anies mengaku pihaknya tengah mempelajari.
[rus]
