Pemerintah kembali menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai satu-satunya pihak yang berwenang melakukan impor beras.
Setelah batal menugaskan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton.
Menganggapi hal itu, Kabag Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, Bulog sebagai importir tunggal rawan monopoli dan penyelewengan. Kerawanan timbul karena posisi Bulog sebagai BUMN yang dalam impor beras sangat tergantung pada keputusan pemerintah.
"Ini menyebabkan Bulog tidak memiliki kemampuan untuk membaca kebutuhan pasar. Akibatnya peran Bulog menjadi tidak efektif," katanya kepada redaksi, Selasa (16/1).
Menurut Hizkia, menjadi importir tunggal juga berarti menutup adanya pasar bebas di Indonesia. Selama ini swasta memang diizinkan untuk mengimpor beras tapi hanya beras khusus dan beras untuk keperluan industri, sesuai aturan Permendag 103/2015. Padahal, seharusnya pihak swasta juga diberikan kewenangan yang sama dengan Bulog agar ada persaingan sehat dan menutup kemungkinan adanya kartel beras.
"Pihak swasta ini harus bisa membuktikan kemampuannya dalam membaca situasi pasar beras di Indonesia dan juga di pasar internasional. Hal ini sangat memengaruhi keputusan yang mereka ambil dalam menentukan importasi beras," jelasnya.
Pemerintah sebaiknya berperan sebagai regulator, seperti menentukan kriteria dan memverifikasi informasi yang diberikan oleh pihak swasta tersebut terkait kualifikasi mereka. Pemerintah juga harus memastikan asas keadilan dan adanya transparansi dalam semua proses terkait impor. Juga perlu menghapuskan Permendag 103/2015 pasal 9 ayat 1b yang memberikan monopoli impor beras kepada Bulog.
"Pendeknya jalur distribusi beras impor dapat menjadi solusi permasalahan panjangnya rantai distribusi beras lokal. Indonesia juga akan lebih terintegrasi dengan pasar internasional yang harganya lebih murah," kata Hizkia.
[wah]
