Jenderal Tito Karnavian: Anggota Polri Yang Gagal Saat Penetapan Calon Di KPU, Boleh Jadi Anggota Kembali

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan para bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2018. Dari sejumlah calon tersebut, terdapat beberapa calon berlatar belakang Polri yang akan ikut diumumkan. Di antaranya; Ajun Komisaris Besar Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (bakal calon bupati Tapanuli Utara), Komisaris Besar Syafiin (bakal calon Bupati Jombang) dan Ajun Komisaris Besar Marselis Sarimin (bakal calon Bupati Manggarai Timur).

Apa tanggapan Kapolri terh­adap para calon ini? Jika sean­dainya mereka tidak lolos, ba­gaimana nasib mereka selanjut­nya? Berikut penuturan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Anggota Polri yang maju di Pilkada 2018 jika gagal, apakah masih bisa kembali menjadi anggota Polri?
Anggota kepolisian yang maju ke pilkada dan gagal saat peneta­pan calon dapat kembali men­jadi anggota. Namun keputusan untuk kembali ada di anggota yang memilih mundur untuk ikut pilkada. Kami menunggu anggota yang mundur karena maju ke pilkada sampai penetapan calon oleh KPUD. Tidak ada larangan jika anggota ingin kembali mengabdi ke Polri.

Anggota kepolisian yang maju ke pilkada dan gagal saat peneta­pan calon dapat kembali men­jadi anggota. Namun keputusan untuk kembali ada di anggota yang memilih mundur untuk ikut pilkada. Kami menunggu anggota yang mundur karena maju ke pilkada sampai penetapan calon oleh KPUD. Tidak ada larangan jika anggota ingin kembali mengabdi ke Polri.

Artinya mereka ditunggu hingga ditetapkan oleh KPUD setempat?
Benar kami menunggu sampai penetapan dari KPUD. Kalau nanti habis penetapan mereka tidak terpilih dan mereka tetap mau mengabdi menjadi polisi, ya tidak ada larangan. Tetapi, kalau seandainya mereka mau tetap keluar, pensiun dini, kami akan memfasilitasi. Tidak ada larangannya.

Terkait pengamanan pilka­da kali ini model pengamanan apa yang akan dilakukan Polri terhadap daerah-daerah yang rawan gesekan?
Pilkada ini kan kami perlu koordinasi dengan Mendagri (Menteri Dalam Negeri). Kami diskusi mengenai potensi ker­awanan, karena paslon (pasangan calon) kan sudah didaftarkan. Saya telah memprediksi potensi kerawanan melihat latar belakang parpol, pendukung, dan isu yang akan dimunculkan pada pilkada mendatang. Sepanjang tidak ada isu provokatif yang dimunculkan maka pilkada akan aman.

Apakah sulit menangani koalisi dalam mengusung calon yang berbeda-beda?
Memang pilkada akan cenderung lebih kondusif bila para partai pendukung pemerintah dan oposisi melakukan koalisi. Tapi kalau seandainya oposisi calonkan sendiri, pro pemerintah calonkan sendiri maka bagi Polri itu perlu waspada di situ.

Apakah Anda sudah terjun ke lapangan memantau titik rawan?
Secepatnya saya akan men­gunjungi sejumlah wilayah memberi arahan pengamanan pilkada bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan bersikap netral setelah pen­etapan paslon di Pilkada 2018. Saya yakin dengan kerja sama Polri-TNI, Pilkada 2018 akan berlangsung aman.

Titik mana yang menjadi sasaran Polri dan TNI dalam pengamanan Pilkada 2018?
Kami akan lihat rencana operasinya, kami akan menilai kekua­tan TNIcukup atau tidak dan kekuatan Polri cukup atau tidak. Nanti kalau kita tidak cukup fine, netral, kami anggap kurang. Kami meminta jajaran menam­bah BKOdari mana. Panglima TNIjuga kalau kurang personel nanti ditambahkan pasukannya.

Daerah mana yang akan menjadi concern Polri dalam Pilkada 2018?
Ada beberapa daerah yang menjadi perhatian kami dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Daerah ini memiliki po­tensi terjadinya konflik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Di antaranya di Kalimantan Barat dan mungkin di Papua. Di Papua karena head to head.

Bagaimana pengamanan bagi daerah yang hanya dii­kuti dua pasangan?
Daerah yang hanya diikuti dua pasangan calon kepala daerah akan menjadi perhatian khusus kami. Polri akan menurunkan kekuatan penuh di daerah yang head to head tersebut. Di tempat head to head itu masuk atensi bagi Polri.

Kalau untuk calon tunggal bagaiman itu?
Untuk daerah yang hanya diikuti satu pasang calon kepala daerah kami akan lebih longgar melakukan penjagaan. Bahkan anggota yang berjaga di daerah calon tunggal dapat digeser ke daerah rawan konflik.Daerah calon tunggal itu relatif aman dan kekuatannya secukup­nya saja. Nanti kami akan geser anggota ke daerah yanglebih mem­butuhkan pengamanan. ***