Berita

Foto/RMOL

Hukum

Fredrich: 50 Ribu Advokat Di Indonesia Akan Boikot KPK

SELASA, 16 JANUARI 2018 | 00:38 WIB | LAPORAN:

Advokat Fredrich Yunadi tetap tidak terima dijerat menjadi tersangka kasus merintangi penyidikan skandal korupsi proyek e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fredrich merasa dirinya adalah korban kriminalisasi KPK. Ia berniat menghimpun kekuatan para advokat untuk membuktikan tim penyidik lembaga antirasuah melakukan kesalahan.

"Banyak sekali kurang lebih saya akan himpun 50 ribu advokat di Indonesia akan boikot KPK," jelas Fredrich usai diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Senin malam (15/1).


Fredrich juga membantah telah memanipulasi data medis bersama dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo seperti yang disangkakan KPK.

"Jelas alasannya dibikin-bikin. Rekayasa," sambungnya.

Terlepas dari itu, dalam ruang pemeriksaan tadi Fredrich mengaku sudah menjelaskan juga ke penyidikan soal rekayasa terhadap kasusnya.

"Hari ini 15 halaman, 7 pertanyaan yang diajukan penyidik," tandas Fredrich.

Fredrich dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setnov.

Mereka diduga memanipulasi data medis Setnov agar bisa dirawat untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017 lalu. Selain itu Fredrich ditenggarai telah mengondisikan RS Medika Permata Hijau sebelum Setnov mengalami kecelakaan.

Mereka berdua dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya