Berita

Donald Trump/Net

Global

Demokrat: Peringatan Rudal Palsu Bukti Gagalnya Kebijakan Trump Pada Korea Utara

SENIN, 15 JANUARI 2018 | 12:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Alarm palsu tentang serangan rudal balistik yang membuat orang Hawaii ketakutan pada hari Sabtu (13/1) kemarin menunjukkan bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai Korea Utara salah.

Begitu kritik dari perwakilan Demokrat Amerika Serikat di Hawaii, Tulsi Gabbard.

"Ya bahwa alarm palsu terjadi dan kita harus memperbaikinya, tapi kita harus menggarisbawahinya di sini, mengapa warga Hawaii dan Amerika Serikat menghadapi ancaman nuklir yang datang dari Korea Utara?" kata Gabbard.


"Dan apa yang presiden ini lakukan, segera, untuk menghilangkan ancaman itu?" tambahnya.

Pada saat alarm palsu itu berbunyi, Trump diketahui berada di lapangan golf di Florida.

Saat alarm palsu berbunyi, selang 38 menit kemudian baru ada ralat dari otoritas setempat dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan.

"Hawaii baru saja memulai beberapa bulan yang lalu sirene serangan nuklir bulanan ini sebagai ujian," kata Gabbard.

Dia menambahkan bahwa orang-orang yang mendapat pesan tersebut mengalami campur aduk karena hanya memiliki wkatu 15 menit untuk berlindung.

"Hal ini tidak dapat diterima, tapi ini benar-benar menyoroti kenyataan nyata yang dihadapi orang-orang Hawaii," kata Gabbard.

"Saya telah meminta Presiden Trump untuk bernegosiasi langsung dengan Korea Utara, untuk duduk di seberang meja dari Kim Jong-un, mengatasi perbedaan sehingga kita bisa membangun jalur menuju denuklirisasi, untuk menghapus ancaman ini," jelasnya seperti dimuat The Guardian.

Dia menambahkan bahwa seharusnya tidak ada prasyarat untuk perundingan semacam itu, yang berarti bahwa Korea Utara seharusnya tidak harus melepaskan senjata nuklirnya terlebih dahulu sesuai tuntutan Amerika Serikat untuk bisa memulai perundingan. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya