Berita

Foto: Net

Pertahanan

Luhut Tunjukkan Ketidakmampuan Jokowi-JK, Susi Buktikan Indonesia Berwibawa

MINGGU, 14 JANUARI 2018 | 17:33 WIB | LAPORAN:

Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti untuk tetap meledakan kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan RI terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Bagi Presiden Gerakan Pribumi Indonesia, Bastian P. Simanjuntak, tindakan Susi bentuk hukuman yang tegas dan berwibawa dari pemerintah Indonesia atas kejahatan asing yang kerap mencuri ikan serta melanggar batas-batas wilayah NKRI.

"Kita ini negara berdaulat, bangsanya bangsa pemenang, harus tegas dalam menindak segala bentuk kejahatan asing, karena mereka sudah mencuri hak pribumi dan melanggar kedaulatan NKRI," tegas dia dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/1).


Bastian tekankan, pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sama saja merendahkan harkat dan martabat NKRI sendiri. Adapun Luhut dalam suatu kesempatan menyebutkan bahwa kapal-kapal nelayan yang di sita negara tidak usah di ledakan melainkan di bagikan ke nelayan.

"Pernyataan Luhut menunjukan ketidakmampuan pemerintah dalam memikirkan nasib nelayan yang tidak mampu membeli kapal penangkap ikan.  Apakah negara sudah sedemikian miskinnya?" tanya dia.

Bastian juga khawatir akan ada modus lama yang dilakukan oleh oknum dengan tujuan tertentu. "Misalnya melelang kapal-kapal sitaan sehingga pada akhirnya kapal yang dilelang dibeli kembali oleh pemilik lama," sambungnya.

Oleh karena itu, Bastian meminta pemerintah untuk memikirkan nasib nelayan, termasuk menyediakan kapal tangkap ikan bagi nelayan yang tidak mampu membeli kapal, bukan malah memanfaatkan bekas kapal pencuri asing.

"Betapa hinanya bangsa kita gemar menggunakan barang milik pencuri? harus kita haramkan. Kami meminta agar pemerintah pro aktif menjaga harkat dan martabat bangsa indonesia, agar kita disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Lanjutkan ibu Susi!" tandasnya. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya