Pada awal 2018 ini, publik dikejutkan dua kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cuÂkup memprihatinkan. Pertama, beredar video hubungan seksual antara anak dengan perempuan dewasa yang diduga dibuat dan diarahkan oleh enam orang dewasa.
Kedua, terkuak kasus kekÂerasan seksual di Tangerang yang diduga dilakukan oleh seorang guru honorer terhadap 41 orang anak.
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Ajeng Gandini Kamilah menuturkan, dalam kedua kasus tersebut para pelaku dapat dijerat dengan piÂdana berlapis. Mulai dari pasal-pasal di UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang paling penting yakni UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).
"Untuk kasus perekaman vidÂeo anak dengan perempuan deÂwasa perlu diperhatikan bahwa pelaku dalam video tersebut dapat diduga merupakan bagian dari sindikat peredaran video pedofilia," katanya.
Dengan demikian pembuatan video tersebut dilakukan dalam konteks eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi. Aparat penegak hukum harus melihat kasus ini bukan hanya dengan kacamata kekerasan seksual pada anak mengguÂnakan aturan tunggal seperti pornografi atau perlindungan anak semata.
"Namun sekali lagi harus menggunakan pasal berlapis. Salah satunya dengan instrumen UU TPPO," imbuhnya.
Dengan instrumen UU TPPO, penyidik bahkan dapat menÂjerat korporasi di balik bisnis pornografi anak. Pasal 15 UU TPPO menyatakan, tindak piÂdana perdagangan orang yang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan kekayaan hasil tindak pidana (perampasan aset).
"Selain mengejar pelaku, korÂban juga tidak boleh ditingÂgalkan. Menghukum pelaku memang penting, namun penanÂganan terhadap anak jauh lebih penting dan harus disegerakan," tekan Ajeng.
Jumlah pelayanan dan reÂhabilitasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga terhadap korÂban kekerasan seksual diketahui cenderung rendah, yakni sekitar 3 persen.
Selain itu tidak tersedia data komprehensif yang terinteÂgrasi mengenai anak korban kekerasan seksual yang telah menjalani rehabilitasi secara tuntas. Dalam studi pemetaan layanan anak korban di beberapa lembaga diantaranya LPSK, P2TP2A, Kemensos, Kemenkes, dan Kepolisian di DKI Jakarta yang dilakukan ICJR pada tahun 2016, terdapat problem umum dalam pemberian layanan bagi anak korban.
Di antaranya yakni tidak adanÂya kebijakan sentral bagi layanan anak korban. Terlebih lagi dalam kasus perekaman video porÂnografi anak, yang melibatkan orang tua, maka negara dituntut untuk hadir dalam garda terdeÂpan melindungi anak korban.
"Anak kembali perlu mendaÂpatkan rehabilitasi secara maksimal dan membutuhkan lebih serius dalam penanÂganannya karena akan berpoÂtensi besar sebagai pelaku," tandasnya. ***
