. Joko Widodo dan Prabowo Subianto hampir dapat dipastikan akan kembali bertarung pada Pilpres 2019. Kini yang perlu dicari adalah calon wakil presiden (cawapres) pendamping masing-masing.
"Kalau Prabowo saya kira akan mengambil Zulkifli Hasan, seperti pada 2014 mengambil Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum PAN," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, belum lama ini.
Selain ketum PAN, Zulkifli yang lahir di Lampung pada 17 Mei 1962 adalah Ketua MPR RI. Lantas, siapa cawapres yang cocok mendampingi Jokowi? Arbi tidak mau menyebut nama. Pria berambut panjang itu hanya melempar kriteria cawapres ideal bagi Jokowi.
"Yang jelas dia bukan politisi atau militer, melainkan teknokrat. Jokowi membutuhkan wapres seperti Jusuf Kalla saat ini yang akan fokus membantu di bidang ekonomi. Teknokrat juga diperlukan untuk menggaet suara kelas menengah ke atas, karena basis dukungan Jokowi saat ini adalah kelas menengah ke bawah," jelasnya.
Kedua, kata Arbi, cawapres itu haruslah lebih muda usianya dari Jokowi. "Ini untuk kaderisasi di 2024, karena pada saat itu kita akan lebh sulit mencari sosok capres atau cawapres daripada saat ini," cetusnya. Jokowi yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 saat ini usianya menjelang 57 tahun.
Ketiga, lanjut Arbi, cawapres tersebut sebaiknya dari luar Jawa, meskipun tidak mutlak. "Ini bukan soal primordialisme. Ini soal upaya memperluas dukungan suara Jokowi yang berasal dari Jawa," tandasnya.
Terpisah, Ketua Umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Puja Kessuma) Suhendra Hadi Kuntono menilai analisis Arbi Sanit tersebut masuk akal, bahkan sesuai fakta di lapangan.
Apalagi, katanya, sudah terbukti wapres dari luar Jawa sukses mendamping Presiden RI, mulai dari Mohammad Hatta (Sumatera Barat, mendampingi Bung Karno), Adam Malik (Sumatera Utara, mendampingi Pak Harto), BJ Habibie (Sulawesi Selatan, mendampingi Pak Harto dan kemudian menjadi Presiden), Hamzah Haz (Kalimantan Barat, mendampingi Megawati Soekarnoputri), dan Jusuf Kalla (Sulawesi Selatan, mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian Jokowi).
"Ini tentu menjadi angin segar bagi tokoh-tokoh dari luar Jawa, termasuk Sumatera," kata Suhendra dalam keterangannya, Sabtu (13/1).
Cawapres berlatar teknokrat juga dinilai Suhendra sangat cocok, karena masalah krusial yang dihadapi bangsa ini adalah persoalan ekonomi, bukan politik dan keamanan. "Ekonomi sekarang ini menjadi panglima," cetus pria low profile kelahiran Medan, Sumut, 50 tahun lalu ini.
Puja Kessuma, lanjut Suhendra, pun merasa tertantang untuk mengajukan kader-kadenya yang memenuhi kriteria cawapres ideal bagi Jokowi pada Pilpres 2019, yakni teknokrat, muda dan dari luar Jawa.
"Kita banyak stok kader yang insya Allah siap bila rakyat menghendaki untuk diajukan sebagai cawapres. Kalau capres, kita beri kesempatan satu periode lagi kepada Pak Jokowi untuk menuntaskan pekerjaan yang belum beres," terang mantan Ketua Kelompok Kerja Perancangan Formulasi Peraturan Daerah Nasional 2016 bentukan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan inisiatif Puja Kessuma menyikapi moratorium dari Presiden Jokowi terkait ribuan perda bermasalah.
Ditanya apakah dirinya siap bila diajukan Puja Kessuma sebagai cawapres Jokowi, dengan nada merendah, Suhendra menyatakan, bila rakyat sudah menghendaki, dan negara pun sudah memanggil, siapa pun tak bisa menolak. "Ingat,
vox populi vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan)," tutup mantan Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam ini.
[rus]
