Jaksa Agung Muhammad Prasetyo angkat bicara soal gugatan praperadilan yang diajukan saksi perkara sengketa lahan di Lampung yang disidik oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Menurutnya, setiap praperadilan harus mempunyai objek yang jelas dan tidak melanggar pasal 77 KUHAP.
"Praperadilan itu kan ada beberapa kan yang dituntut praperadilan itu. Misalnya penghentian penyidikan, penetapan tersangka, penetapan tahanan, penangkapan, penyitaan atau penggeledahan pasal 77 KUHAP yang diperluas oleh Mahkamah Konstitusi. Sekarang tuntutannya apa, polisi mugkin tidak menghentikan penyidikan, mungkin masih perlu cukup bukti-bukti. Kita tidak membela sana-sini tapi yang pasti untuk menuntut praperadilan harus jelas," papar Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/1).
Dia mengatakan, jika ada saksi mengajukan gugatan praperadilan suatu kasus sementara belum ada tersangkanya maka objek praperadilan harus jelas.
"Ya silahkan saja tapi kalau diterima atau tidak kan hakim yang memutuskan. Ya kan objeknya jelas apa tidak, kalau tidak ada objeknya apa yang mau dituntut," jelas Prasetyo.
Advokat Utama Divisi Hukum Polri Kombes Veris Septiansyah sebelumnya menilai bahwa gugatan praperadilan yang diajukan Gunawan Jusuf dan M. Fauzi Thoha sebagai pemohon terhadap Dit Tipidum Bareskrim selaku termohon sangat aneh dan tidak tepat.
‎"Menurut asumsi kita ya boleh-boleh saja. Kita kembali‎ pada hukum acaranya pasal 77 KUHAP tentang objek perkara praperadilan," kata Veris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018).
Gunawan dan Fauzi menggugat Polri terkait diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/896 Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum pada 22 Juni 2017. Penyidikan itu terkait sengketa lahan di Lampung. Namun Polri tidak menjelaskan perkara secara rinci karena termasuk materi penyidikan, bukan materi praperadilan.
Padahal, Polri mengeluarkan surat perintah penyidikan tersebut menindaklanjuti laporan dari Walfrid Hot Patar S. sesuai Laporan Polisi: LP/369/IV/2017/Bareskrim tertanggal 7 April 2017.‎ Bahkan, status Gunawan dan Fauzi juga masih sebagai terlapor dan saksi bukan tersangka.
[wah]
