Berita

Foto/Puspen TNI

Pertahanan

Rumah Dinas Prajurit Dan Alutsista Modern Jadi Sorotan Panglima TNI

JUMAT, 12 JANUARI 2018 | 05:13 WIB | LAPORAN:

Kesejahteraan prajurit menjadi salah satu pembahasan penting dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) 2018.

Salah satu wujud kesejahteraan bagi prajurit, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan akan ada 7000 rumah dinas bagi prajurit TNI.

Menurut Hadi dimanapun prajurit bertugas harus mendapatkan tempat tinggal yang layak.  


"Semua itu dilakukan untuk memperkuat jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Professional," ungkap Hadi dalam Rapim Kemenhan 2018 di gedung Kemhan RI, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).

Selain masalah kesejahteraan, Hadi juga menyoroti peningkatan profesionalisme prajurit TNI. Salah satunya, membangun kekuatan pertahanan dengan mendatangkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern.

Dalam pemenuhan Renstra kedua tahun 2014-2019, Mabes TNI telah mendatangkan Alutsista yang sudah dipesan sebelumnya.

Seperti tiga unit Helikopter Serang AS555AP Fennec untuk kebutuhan TNI AD. Sebelumnya Mabes TNI juga mendatangkan 6 Heli serupa.

"Dengan demikian sudah ada sembilan dari 12 Heli Tempur, tinggal tiga Heli lagi. Sedangkan untuk TNI AL sudah datang tiga pesawat, yaitu satu unit Pesawat Udara CN 235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) dan dua unit Helikopter AS565 MBe Panther Anti Kapal Selam (AKS)," jelas Hadi kepada wartawan seusai Rapim.

Hadi menambahkan untuk TNI AU akan diadakan pengganti Pesawat F-5E yang sudah tidak terbang lagi hampir lebih satu setengah tahun. Pada Januari ini TNI sudah melaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan 11 pesawat dengan semua perlengkapan komplit termasuk simulatornya.

"Penambahan lain adalah Radar Ground-Controlled Interception (GCI) yang sekarang ini baru berjumlah 20 unit.  Ke depan kita mengharapkan penambahan 12  lagi, sehingga totalnya 32 Radar dapat meng-cover seluruh wilayah Indonesia," demikian Hadi. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya