Pemerintah Minta Tidak Semua Proses Hukum Dihentikan Sementara Selama Pilkada

Pemerintah tidak bisa ikut campur terkait permintaan aparat hukum untuk menghentikan sementara proses hukum dari pasangan calon kepala daerah saat berlaga di Pilkada serentak 2018.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat akan mengikuti rapat gabungan antara Pemimpin DPR, Komisi II dan Komisi III di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/1).

Menurut Tjahjo, masing-masing penegak hukum punya landasan sendiri dan harus dihormati, terlebih usulan tersebut bertujuan baik karena menjaga tahapan Pilkada berjalan dengan lancar.

Meski begitu, pemerintah tidak ikut memberikan tanggapan agar usulan tersebut bisa dijalankan.

"Saya kira kami tidak bisa ikut campur. Masing masing penegak hukum, baik itu kejaksaan dan KPK apakah ada koordinasi atau tidak tapi semua punya landasan hukum yang ada. Kita harus menghormati apapun yang diputuskan secara bersama atau pun masing masing," ujar Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo memberikan pandangan agar penegakan hukum dalam tahapan Pilkada tidak sepenuhnya berhenti. Salah satunya mengenai pengawasan politik uang.

Termasuk tetap melakukan operasi tangkap tangan terhadap para calon kepala daerah maupun petahana yang kedapatan melakukan praktik suap kepada penyelenggara negara.

"Kalau OTT itu semua sepakat. Saya yakin ini juga sebagai pelajaran saya dan semua pihak, kepala daerah dan calon petahana agar paham terhadap area rawan korupsi, yang akan merugikan calon juga  merugikan partai. OTT kan artinya ketangkap tangan atau ketangkap basah. Jadi buktinya memang sudah ada dan kuat harus tetap diproses. Jadi agak berbeda dengan proses hukum tanpa OTT," pungkas Tjahjo. [nes]